Pansus: Pemko Medan Dinilai Tak Serius Menertibkan Aset

MEDAN – Panitia Khusus (Pansus) Penertiban Aset DPRD Kota Medan menilai Pemerintah Kota (Pemko) Medan tidak serius menertibkan aset daerah. Pernyataan ini disampaikan Ketua Pansus, Robi Barus, usai rapat lanjutan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di DPRD Kota Medan, Selasa (19/5). Menurutnya, ketidakterbukaan data dan ketidaksinkronan antar OPD menjadi penyebab utama lambatnya progres penertiban aset.

Data aset tidak transparan dan tidak sinkron

Robi menyebut OPD memberikan data aset secara "setengah-setengah" saat pembahasan, sehingga Pansus belum bisa bekerja maksimal. Kondisi ini terlihat dari perbedaan angka yang dilaporkan tiap OPD.

"Data BKAD tercatat ada 278 aset, sementara data Perkimcikataru, sebanyak 217. Inikan tidak sinkronnya datanya, aset yang 61 lagi itu kemana," kata Robi.

Temuan lahan dikuasai pihak lain

Pansus menemukan sejumlah aset yang diduga telah berpindah tangan atau dikuasai pihak lain tanpa kontribusi ke kas daerah. Salah satu contoh adalah lahan seluas sekitar 3 hektare di Kecamatan Medan Johor yang telah berdiri bangunan mewah dan dikuasai pihak lain hampir 30 tahun.

"Bayangkan, sudah 6 periode kepemimpinan di Kota Medan, tapi di aset tersebut berdiri bangunan tanpa kontribusi apapun ke kas Pemkot Medan. Kok bisa selama itu, ini bagaimana pertanggungjawabannya,"

Robi menilai kemungkinan temuan serupa bisa terjadi di kecamatan lain di Medan. Hal ini menambah urgensi pendataan dan pembenahan administrasi aset.

Tantangan administrasi dan budaya kerja

Menurut anggota Komisi I ini, masalah utama adalah lemahnya dokumentasi dan kurangnya itikad penyelesaian dari aparatur. Ia menyebut antar OPD kerap saling melempar tanggung jawab saat dimintai pertanggungjawaban.

"Sepertinya mereka tidak tulus untuk menyelesaikan penertiban aset ini. Bahkan, antar OPD selalu lempar tanggung jawab saat dimintai pertanggung jawaban. Jadi, wajar saja kita menduga aset-aset ini sengaja dilepas,"

Pansus kini fokus melakukan pentabulasian data untuk menghasilkan basis data aset yang valid dan terdokumentasi dengan baik. Proses ini dinilai memerlukan waktu karena harus mengecek riwayat kepemilikan, status fisik, dan administrasi setiap aset.

Respons wali kota dan langkah berikutnya

Robi menyampaikan respons positif dari Wali Kota Medan, yang saat audiensi memerintahkan OPD mendukung kerja Pansus. Ia menirukan pernyataan wali kota yang mendorong OPD agar responsif.

"Jika ada OPD tidak respon, telepon saya bang,"

Robi meminta Wali Kota mengeluarkan surat resmi ke setiap OPD agar data aset diserahkan secara transparan dan terperinci. Ia menegaskan Pansus akan terus mengejar penyelesaian masalah aset sampai tuntas demi menjaga aset daerah dan pendapatan kota.