Rakor Pencegahan Korupsi Aceh: Bupati Aceh Besar Tegaskan Komitmen

Banda Aceh — Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris menegaskan kembali komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel saat menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi bersama Pemerintah Aceh dan KPK di Aula Inspektorat Aceh, Selasa (19/5). Kehadiran ini bertujuan mendukung penguatan sistem pencegahan korupsi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Peserta dan tujuan rakor

Rakor dibuka Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah SE dan dihadiri Kasatgas KPK Wilayah I Harun Hidayat, para bupati dan wali kota se-Aceh, kepala inspektorat kabupaten/kota, kepala SKPA, serta sekretaris daerah. Kegiatan yang difasilitasi KPK ini menjadi forum untuk mengevaluasi tata kelola anggaran dan membangun langkah antisipatif terhadap potensi penyimpangan.

Instrumen MCSP untuk evaluasi

Dalam pertemuan, pembahasan utama meliputi evaluasi tata kelola pemerintahan melalui instrumen Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP). Instrumen ini merupakan pengembangan dari Monitoring Center for Prevention (MCP) dan digunakan untuk mengukur efektivitas sistem pencegahan korupsi serta tingkat kepatuhan pemerintah daerah.

Sektor strategis yang jadi fokus

Peserta rakor menekankan perlunya pengawasan intensif pada sektor-sektor yang dinilai rawan. Langkah pencegahan diarahkan agar pengelolaan anggaran dan layanan publik berjalan akuntabel.

• Pengelolaan anggaran
• Pengadaan barang dan jasa
• Sistem perizinan
• Pengelolaan dana hibah
• Pengelolaan anggaran pemerintah lainnya

Pernyataan pejabat

Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menekankan bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan lebih dari sekadar pengawasan teknis. Menurutnya, perlu ada integritas dan komitmen moral dari seluruh pemangku kepentingan.

"Pemberantasan korupsi juga membutuhkan integritas, komitmen moral, dan kesadaran kolektif. Seluruh pemangku kepentingan harus berjalan seiring untuk pengelolaan anggaran yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik."

Usai rakor, Bupati Muharram Idris menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pencegahan korupsi yang dijalankan bersama KPK. Ia menegaskan sejak awal memimpin, pembangunan birokrasi yang bersih dan profesional menjadi prioritas.

"Kami mendukung penuh upaya pencegahan korupsi yang dilakukan pemerintah dan KPK. Rakor ini penting untuk memperkuat komitmen pencegahan korupsi sehingga daerah bersih dari korupsi."

Implikasi dan langkah ke depan

Rakor menempatkan penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi sebagai prioritas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Aceh. Ke depan, diharapkan penerapan MCSP dan penguatan integritas birokrasi dapat meningkatkan kepatuhan dan menekan potensi penyimpangan anggaran.

Dengan sinergi antara pemerintah daerah, Pemerintah Aceh, dan KPK, langkah-langkah pencegahan diharapkan lebih terukur dan berdampak pada peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat.