DPR Soroti Risiko Pemindahan Payroll ASN ke Himbara

Anggota BAM DPR RI Harris Turino mengingatkan potensi dampak serius jika penggajian ASN daerah dipindah dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) ke bank-bank Himbara. Pernyataan itu disampaikan usai Rapat Dengar Pendapat di Senayan, Jakarta, Kamis, 3 September 2026. Harris menilai pemindahan payroll bisa menggerus sumber dana murah BPD dan meningkatkan risiko kredit bermasalah.

Rencana pemindahan payroll dan kekhawatiran DPR

Rencana memindahkan payroll ASN menjadi sorotan setelah Federasi Serikat Pekerja Bank Pembangunan Daerah mengangkat isu itu dalam RDP. Harris menilai perubahan ini berdampak langsung pada likuiditas dan model bisnis BPD.

Menurutnya, selama ini payroll ASN berperan sebagai sumber dana stabil yang mendukung kegiatan penyaluran kredit di BPD. Jika aliran gaji berpindah, BPD harus bersaing dengan bank-bank besar di pasar dana.

“Kalau kemudian harus bersaing di lautan dana dengan bank-bank Himbara. Maupun bank umum besar, ya BPD selesai.”

Dampak pada kredit dan risiko non-performing loan

Harris juga menyoroti mekanisme pemotongan gaji sebagai cara menagih cicilan kredit kepada ASN dan anggota DPRD. Mekanisme ini dinilai efektif menekan tingkat kredit macet.

Jika gaji ASN tidak lagi masuk melalui BPD, proses pemotongan dan penagihan otomatis bisa terganggu. Akibatnya, potensi kenaikan kredit bermasalah di BPD menjadi nyata.

“Nah, sekarang kalau kemudian utangnya dari BPD, kemudian gajinya tidak bisa dipotong karena masuknya lewat Himbara... pasti kredit macetnya akan tinggi sekali.”

Aspek regulasi dan tindak lanjut DPR

Harris menegaskan DPR akan menelusuri dasar kebijakan yang melatarbelakangi rencana ini. Penelusuran mencakup kemungkinan arahan dari Kementerian Keuangan maupun ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Komunikasi kelembagaan dengan OJK direncanakan. Harris mengatakan ia akan menyampaikan persoalan ini langsung kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK saat rapat kerja Komisi XI yang membahas anggaran OJK.

“Kita lihat aturannya dulu, bunyinya seperti apa. Setelah kita tahu, baru kita cari solusi yang terbaik.”

Implikasi untuk industri perbankan daerah

Selain risiko likuiditas dan NPL, pemindahan payroll berpotensi mengubah posisi tawar BPD dalam menyalurkan kredit lokal. Dampak terburuknya, beberapa BPD dapat kehilangan fungsi utama sebagai bank pembangunan daerah.

Harris menegaskan DPR akan memastikan apakah ada pelanggaran aturan dan bagaimana solusi yang dapat menjaga keberlanjutan BPD tanpa mengganggu pelayanan kepada ASN.

Proses penelusuran aturan dan dialog antar-lembaga menjadi langkah berikutnya untuk menentukan kebijakan yang adil bagi semua pihak.