DPR Soroti Data Desil, Minta Evaluasi Kompensasi Subsidi

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menyoroti akurasi data desil penerima subsidi pemerintah dan meminta evaluasi skema kompensasi energi agar bantuan tepat sasaran. Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Panitia Kerja Banggar bersama pemerintah dan Bank Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 3 September 2026.

Validitas data dan dampak kesalahan desil

Said mengungkapkan masih banyak kasus di mana keluarga yang berhak justru tidak tercatat pada kelompok desil penerima subsidi. Sebaliknya, keluarga tak layak menerima malah tercatat sebagai penerima.

Yang berhak menerima tidak menerima, karena dia seharusnya posisi desil tiga, tiba-tiba desilnya sembilan. Yang berhak menerima tidak menerima, yang tidak berhak menerima dia menerima

Politikus Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan kata kunci adalah tepat sasaran. Ia menyebut aduan masyarakat memperlihatkan adanya inclusion error dan exclusion error yang masih terjadi.

Usulan teknologi verifikasi

Said mendorong pemanfaatan teknologi biometrik untuk meningkatkan akurasi pendataan. Ia menyarankan identifikasi berbasis sidik jari atau retina sebagai alternatif verifikasi bagi penerima bantuan.

Tidak ada skema yang lebih baik yang meniru negara lain, yang hanya pakai retina mata atau pakai sidik jari? Pemerintah punya kemampuan melakukan itu sehingga masyarakat bawah lebih dimudahkan

Respons pemerintah dan pembaruan DTSN

Pemerintah menjelaskan Data Terpadu Sistem Kesejahteraan Sosial atau DTSN versi 3 terus dimutakhirkan dengan memanfaatkan beragam sumber data. Pembaruan dilakukan melalui:

• data administrasi
• hasil sensus
• data kementerian/lembaga dan pemerintah daerah
• ground check
• usulan dan sanggahan masyarakat melalui kanal resmi

Per 10 Juli 2026, update DTSN mencakup sekitar 290,13 juta data individu dan 95,98 juta data keluarga. Pemerintah menyatakan cakupan ini akan terus diperbarui untuk meminimalkan kesalahan penerima manfaat.

Pertanyaan soal alokasi kompensasi energi

Said menilai penjelasan terkait pembaruan data belum menyentuh substansi soal kompensasi energi. Ia mempertanyakan relevansi alokasi kompensasi kepada sektor tertentu dan kemungkinan pengalihan anggaran demi memperkuat subsidi bagi kelompok miskin.

Yang dijawab desilnya, yang belum terjawab kompensasinya. Apa tidak bisa kompensasi itu dikurangi, dialihkan ke subsidi?

Anggota Banggar menuntut jawaban rinci dari pemerintah terkait skema kompensasi yang masih berjalan, agar kebijakan anggaran lebih pro-rakyat dan sesuai data aktual.

Ke depan, klaim akurasi data dan opsi pengalihan kompensasi menjadi fokus pembahasan RUU APBN 2027. Evaluasi menyeluruh atas DTSN dan skema kompensasi diperlukan untuk memastikan bantuan sosial sampai kepada penerima yang tepat.