Kemenhub Siapkan Rp2,06 T untuk Layanan Transportasi Laut 2027

Kementerian Perhubungan mengalokasikan Rp2,06 triliun pada 2027 untuk memperkuat layanan transportasi laut. Dana ini ditujukan untuk angkutan perintis, tol laut, angkutan ternak, dan angkutan rede. Pernyataan itu disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud saat rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis 3 September 2026.

Rincian alokasi dan tujuan

Masyhud menjelaskan alokasi itu dimaksudkan untuk membiayai layanan publik dan program keperintisan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Anggaran untuk layanan perintis ini termasuk 107 layanan yang terdiri dari penugasan dan layanan swasta.

Pelayanan transportasi laut sebesar Rp2,06 triliun, antara lain pelayanan perintis, angkutan barang/tol laut. Kemudian, angkutan ternak, angkutan rede, dan kegiatan lainnya.

Menurut paparan Ditjen Perhubungan Laut, rincian layanan yang ditopang anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

• 107 layanan keperintisan, terbagi menjadi 30 layanan penugasan dan 77 layanan swasta
• 42 layanan angkutan barang (tol laut)
• 6 layanan angkutan ternak
• 17 layanan angkutan rede

Pagu Ditjen dan proporsi prioritas

Secara keseluruhan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memperoleh pagu anggaran 2027 sebesar Rp9,82 triliun. Dari jumlah itu, sekitar Rp7,01 triliun dialokasikan untuk Program Infrastruktur Konektivitas dan Rp2,81 triliun untuk Program Dukungan Manajemen.

Masyhud menegaskan sebagian besar anggaran diarahkan ke kegiatan yang bersifat wajib berdasarkan skala prioritas. Ia menyebutkan bahwa 86,48 persen atau sebesar Rp8,49 triliun dari pagu Ditjen Perhubungan Laut sudah dialokasikan untuk kegiatan wajib tersebut.

Komponen program infrastruktur

Selain alokasi Rp2,06 triliun untuk layanan publik laut, Program Infrastruktur Konektivitas juga mencakup beberapa komponen lain. Alokasi yang tercatat meliputi:

• Program keselamatan dan keamanan transportasi laut sebesar Rp765 miliar
• Infrastruktur konektivitas transportasi laut sebesar Rp3,71 triliun
• Kegiatan penunjang teknis sekitar Rp462,72 miliar

Dalam paparannya, Ditjen Perhubungan Laut menyebut kebutuhan total anggaran 2027 mencapai sekitar Rp16,65 triliun. Sebelumnya pagu indikatif tercatat sekitar Rp10,81 triliun, sementara pagu akhir yang diperoleh adalah Rp9,82 triliun. Pagu Ditjen ini merupakan bagian dari pagu Kemenhub 2027 sebesar Rp32,93 triliun.

Implikasi dan langkah selanjutnya

Menurut Kemenhub, penguatan anggaran diarahkan untuk meningkatkan keselamatan, pelayanan publik, dan konektivitas nasional. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi pada Juli 2026 juga menegaskan bahwa layanan angkutan perintis akan tetap berjalan hingga akhir tahun anggaran untuk menjaga konektivitas wilayah yang belum terlayani angkutan komersial.

Rencana anggaran ini masih dibahas dalam rangkaian pembahasan pagu antara Kemenhub dan Komisi V DPR RI berdasarkan Nota Keuangan dan RAPBN 2027. Keputusan akhir akan menentukan kelanjutan layanan dan realokasi prioritas pada tahun anggaran mendatang.