Bakom: Komunikasi Program Pemerintah Harus Dijalankan
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menegaskan komunikasi kebijakan pemerintah harus dijalankan agar program berjalan optimal dan mendapatkan dukungan publik. Pernyataan itu disampaikan usai menghadiri Forum Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) di Jakarta, Selasa, 1 September 2026.
Inti pernyataan
Qodari menyatakan bahwa komunikasi kebijakan sama pentingnya dengan pelaksanaan program pemerintah. Ia menekankan komunikasi yang baik dapat mendukung pelaksanaan program menjadi lebih efektif dan menghasilkan manfaat maksimal.
"Komunikasi program itu harus dijalankan. Supaya dukungan kepada program-program semakin baik, dan hasilnya semakin optimal,"
Jaringan kehumasan nasional
Menurut Qodari, jaringan kehumasan pemerintah secara nasional mencakup lebih dari 8.000 perangkat. Jaringan ini, kata dia, berpotensi menjadi kekuatan utama dalam menyampaikan kebijakan kepada masyarakat.
Dengan cakupan sebesar itu, koordinasi dan pemanfaatan jaringan menjadi kunci agar pesan kebijakan tersampaikan secara konsisten dan tepat sasaran.
Orkestrasi informasi dan keterlibatan publik
Qodari menekankan bahwa informasi kepada publik perlu disusun dalam satu orkestrasi. Dengan orkestrasi, penyampaian kebijakan pemerintah dapat diterima masyarakat secara lebih baik dan mengurangi kebingungan.
"Program-program tidak hanya menjadi program tetapi program itu punya wajah. Wajah dari warga Indonesia, wajah dari bangsa Indonesia, wajah dari anak-anak kita,"
Selain menjelaskan kebijakan, menurut Qodari, komunikasi harus melibatkan masyarakat sebagai penerima manfaat program. Pendekatan berbasis penerima manfaat membantu membuat pesan lebih relevan dan menyentuh.
Rekomendasi langkah komunikasi
Berdasarkan paparan Qodari, ada beberapa langkah praktis yang disarankan untuk memperkuat komunikasi kebijakan pemerintah:
- Menjalankan komunikasi program secara konsisten dan terukur.
- Mengkonsolidasikan jaringan kehumasan agar bekerja dalam orkestrasi yang sama.
- Melibatkan masyarakat secara aktif sebagai wajah dan penerima manfaat program.
- Menjaga konsistensi pesan agar dukungan publik meningkat dan hasil lebih optimal.
Implikasi dan prospek
Pernyataan Bakom ini memberi tekanan pada pentingnya peran komunikasi dalam keberhasilan kebijakan publik. Ke depan, efektivitas orkestrasi informasi dan keterlibatan masyarakat akan menentukan seberapa jauh program pemerintah mencapai tujuannya.
Pelaksanaan rekomendasi tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh unit kehumasan pemerintah agar manfaat program benar-benar dirasakan warga.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Tambah 1 Juta Ton Beras SPHP untuk Jaga Harga
Pemerintah menambah alokasi beras SPHP medium 1 juta ton untuk menstabilkan harga di musim kemarau dan mempe...
Kodam Jaya Kerahkan 147 Water Tank untuk Bersihkan Debu Vulkanik
Kodam Jaya mengerahkan 147 water tank pada 8 Sept 2026 untuk membersihkan debu vulkanik di ruas jalan DKI Ja...
Operasional Bandara Soekarno-Hatta Belum Pulih Sepenuhnya
Operasional Bandara Soekarno-Hatta belum pulih 100% pascaabu Gunung Anak Krakatau; banyak penerbangan delay...
ISPA di Bandarlampung Meningkat Jadi 716 Kasus
Dinkes Bandarlampung melaporkan kasus ISPA naik dari 527 (4 Sept) menjadi 716 kasus (7 Sept 2026), masih did...
DPR Tekankan Kepentingan Nasional dalam Standar Sawit Berkelanjutan
DPR minta standar sawit berkelanjutan prioritaskan kepentingan nasional, daya saing, dan perlindungan petani...
PJJ Jakarta Berakhir, Sekolah Kembali Normal 9 September 2026
PJJ di Jakarta resmi berakhir. Mulai 9 September 2026, semua jenjang sekolah kembali belajar tatap muka sete...