Nasional

Ditjen Hubdat Perkuat Layanan Transportasi Darat, Pagu 2027 Rp5,15 T

Bagikan:
Rapat pembahasan anggaran Ditjen Perhubungan Darat 2027 di Kompleks Parlemen Jakarta

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menerima pagu anggaran 2027 sebesar Rp5,15 triliun dengan tambahan Rp843,07 miliar untuk memperkuat layanan dan keselamatan transportasi darat. Pengumuman itu disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 3 September 2026.

Rincian tambahan anggaran

Tambahan Rp843,07 miliar berasal dari dua sumber utama: Surat Bersama Pagu Anggaran (SBPA) Kementerian Keuangan dan Bappenas serta pergeseran antar-eselon I. Dari SBPA dialokasikan Rp588,4 miliar untuk memperkuat beberapa layanan angkutan. Sedangkan pergeseran internal menyumbang Rp254,66 miliar untuk kebutuhan operasional dan perangkat layanan.

“Penambahan sesuai dengan Surat Bersama Pagu Anggaran (SBPA) Kementerian Keuangan dan Bappenas sebesar 588,4 miliar. Ini untuk penguatan layanan keperintisan angkutan penyeberangan, angkutan jalan, angkutan barang, angkutan kawasan strategis nasional, dan angkutan perkotaan ‘Buy the Service’,”

Pembagian program dan proyek prioritas

Berdasarkan redesign sistem perencanaan, pagu 2027 dibagi menjadi dua program utama: Program Infrastruktur Konektivitas dan Program Dukungan Manajemen. Infrastruktur mendapat alokasi terbesar, yaitu Rp3,86 triliun, sedangkan dukungan manajemen menerima Rp1,28 triliun.

Untuk kegiatan infrastruktur konektivitas dialokasikan Rp970,3 miliar. Dana ini mencakup pembangunan dan pelayanan serta pengadaan sarana:

  • Pengadaan 100 unit bus sekolah.
  • Penyelesaian pembangunan Terminal Tipe A Palopo.
  • Pembangunan pelabuhan penyeberangan di Bikit dan Belinyu (Bangka Belitung) serta Pulau Burung (Riau).

“Dengan kegiatan antara lain satu, layanan angkutan jalan perintis, angkutan kawasan strategis nasional, angkutan barang perintis, angkutan perkotaan ‘Buy the Service’. Dan angkutan penyeberangan perintis yang telah terpenuhi untuk pelayanan selama satu tahun,”

Anggaran pelayanan dan pembiayaan proyek besar

Kegiatan pelayanan transportasi darat memperoleh alokasi sebesar Rp1,76 triliun. Sebagian besar pendanaan untuk proyek angkutan umum massal di Medan dan Bandung bersumber dari pinjaman luar negeri senilai Rp1,55 triliun. Anggaran pelayanan juga mencakup rehabilitasi Terminal Tipe A yang terdampak bencana serta dukungan layanan musim mudik seperti Lebaran, Natal, dan Tahun Baru.

Fokus keselamatan dan penegakan aturan

Untuk keselamatan dan keamanan dialokasikan Rp876,96 miliar. Dana ini digunakan pada berbagai kegiatan teknis dan penegakan keselamatan.

  • Perlengkapan jalan dan penanganan lokasi rawan kecelakaan.
  • Program Zona Selamat Sekolah.
  • Penanganan over dimension over load (ODOL) dan pelaksanaan ramp check kendaraan.
  • Pembayaran AP KPBU Proving Ground di Bekasi.

“Kedua, pembayaran AP KPBU Proving Ground di Bekasi. Ketiga, penanganan over dimensi over load atau ODOL, serta keempat, ramp check kendaraan angkutan barang maupun angkutan penumpang,”

Implikasi dan langkah ke depan

Penambahan anggaran menandakan prioritas pemerintah pada peningkatan aksesibilitas dan keselamatan transportasi darat menjelang 2027. Realisasi program yang terencana diharapkan memperbaiki layanan perintis, konektivitas antarwilayah, serta kesiapan infrastruktur untuk puncak layanan musiman.

Pengawasan pelaksanaan anggaran dan koordinasi lintas kementerian akan menentukan kecepatan penyelesaian proyek dan efektivitas program keselamatan di lapangan.

Andika Nugraha
Penulis
Andika Nugraha

Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.

Berita Terkait