Pemerintah Bakal Bangun 4.582 Kapal Ikan, Produksi Naik 2,3 Juta Ton
Pemerintah akan membangun 4.582 kapal ikan modern secara bertahap pada 2026–2029 untuk meningkatkan produksi perikanan hingga 2,3 juta ton per tahun, meningkatkan pendapatan nelayan, dan menambah PNBP. Program ini masih dalam tahap persiapan dan dijadwalkan mulai realisasi fisik pada 2026 dengan target awal pembangunan 50 kapal ukuran 30 GT.
Rincian kapal dan target produksi
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menyatakan kapal yang akan dibangun beragam kapasitasnya, dari 10 GT hingga 2.500 GT. Armada ini ditujukan untuk operasi mulai dari perairan dekat pantai hingga laut lepas dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
"Pemerintah menargetkan pembangunan kapal ikan modern sebanyak 4.582 unit secara bertahap mulai 2026 hingga 2029. Saat ini, program tersebut masih dalam tahap persiapan dan belum memasuki tahap realisasi fisik,"
Menurut Qodari, dampak langsung yang ditargetkan meliputi peningkatan produksi perikanan tangkap dan pendapatan nelayan. Pemerintah memperkirakan kenaikan pendapatan nelayan mencapai Rp20,6 triliun per tahun dan tambahan PNBP sebesar Rp1,8 triliun per tahun.
"Melalui program ini, pemerintah menargetkan peningkatan produksi perikanan tangkap hingga 2,3 juta ton per tahun. Kemudian peningkatan pendapatan nelayan sebesar Rp20,6 triliun per tahun,"
Penyerapan tenaga kerja dan kebutuhan awak kapal
Program pembangunan kapal diproyeksikan menyerap hingga 89.000 tenaga kerja. Dari jumlah tersebut, sekitar 55.000 orang akan dipersiapkan sebagai awak kapal perikanan.
- Nakhoda
- Perwira
- Kepala kamar mesin
- Anak buah kapal
- Operator kapal dan staf administrasi
"55 ribu orang di antaranya dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan awak kapal perikanan. Diantaranya seperti nakhoda, perwira, kepala kamar mesin, dan anak buah kapal,"
Pembiayaan dan keterlibatan industri dalam negeri
Untuk membiayai pembangunan 4.582 kapal, pemerintah memperkirakan kebutuhan investasi sekitar Rp125,5 triliun. Kementerian Kelautan dan Perikanan direncanakan melibatkan industri galangan kapal dalam negeri agar manfaat ekonomi tersebar luas, membuka lapangan kerja, dan mendorong alih teknologi.
Tahapan pelaksanaan dan langkah selanjutnya
Meski target mulai pada 2026, Qodari menegaskan realisasi fisik belum dimulai dan program masih dalam tahap persiapan. Detail teknis seperti mekanisme pendanaan, skema produksi, dan jadwal rinci akan diumumkan pemerintah pada tahap lanjut pelaksanaan.
Program ini ditempatkan sebagai bagian dari upaya memaksimalkan potensi kelautan Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Rekonstruksi Desa Sade Diperkirakan Butuh Rp25–30 Miliar
Menbud Fadli Zon: rekonstruksi Desa Adat Sade di Lombok diperkirakan memerlukan Rp25–30 miliar dan akan diko...
BMKG: Hujan Petir dan Udara Kabur Waspada Hari Ini
BMKG prakirakan hujan petir, hujan ringan, dan udara kabur di beberapa kota pada Kamis, 3 September 2026; ma...
Polri Rotasi Pejabat Strategis, Sertijab Dipimpin Kapolri
Kapolri Listyo Sigit memimpin rotasi pejabat strategis Polri di Mabes, 2 Sept 2026, bagian dari pembinaan ka...
BGN Peringatkan Akuntan SPPG soal Pelaporan Program MBG
BGN peringatkan akuntan SPPG agar pelaporan dan pengelolaan anggaran Program MBG transparan dan akuntabel de...
Tahura Ngurah Rai: Keberhasilan Pelestarian Mangrove Diukur dari Kelangsungan Hidup
UPTD Tahura Ngurah Rai menilai keberhasilan pelestarian mangrove berdasarkan tingkat kelangsungan hidup, buk...
Komisi IX DPR Minta Audit Nasional Keamanan Pangan Program MBG
Komisi IX DPR mendesak audit nasional keamanan pangan Program MBG setelah dugaan keracunan massal di Sidoarj...