Prabowo Perintahkan Pemangkasan Lapisan Anak Perusahaan BUMN
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pemangkasan sejumlah lapisan dan anak perusahaan di lingkungan Pertamina, PLN, dan BUMN lain pada Minggu, 9 Agustus 2026. Arahan disampaikan saat Presiden menerima Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon A. Mantiri di kediaman resmi Presiden di Hambalang, Jawa Barat. Tujuan kebijakan itu adalah mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan produktivitas, dan menjaga efisiensi BUMN.
Arahan dan tujuan pemangkasan
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan arahan Presiden melalui akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet. Menurut Teddy, pemangkasan mencakup pengurangan layer dan pengurangan anak-cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya.
"Dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo juga memerintahkan pengurangan layer-layer. Dan juga anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya,"
Teddy menegaskan bahwa langkah ini diarahkan agar proses keputusan lebih cepat serta produktivitas dan efisiensi perusahaan negara meningkat.
"Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat. Produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga,"
Laporan Pertamina: perkembangan B50 dan kesiapan bioethanol
Pada pertemuan itu, Dirut Pertamina Simon A. Mantiri melaporkan perkembangan Program Mandatori B50 atau Biodiesel 50%, yang diluncurkan Presiden pada Juli 2026. Laporan juga mencakup kesiapan infrastruktur untuk tahap persiapan mandatori bioethanol.
"Dirut Pertamina melaporkan kemajuan dari Program Mandatori B50 (Biodiesel 50%) yang telah diluncurkan Presiden Prabowo bulan Juli lalu. Serta kesiapan infrastruktur dalam tahapan persiapan mandatori Bioethanol oleh Pemerintah,"
Pelaporan ini menjadi bagian dari evaluasi pemerintah terhadap pelaksanaan kebijakan energi sekaligus upaya memperkuat tata kelola BUMN.
Dampak operasional dan tata kelola
Pengurangan lapisan organisasi dan anak perusahaan diharapkan memangkas birokrasi internal. Dengan struktur lebih ramping, manajemen BUMN diharapkan lebih responsif terhadap keputusan strategis dan perubahan pasar.
Di sisi lain, pemangkasan memerlukan perencanaan agar layanan operasional dan ketersediaan pasokan energi tetap terjaga selama transisi. Pemerintah dan manajemen BUMN perlu menyiapkan skema penggabungan unit usaha serta penataan ulang sumber daya manusia.
Prospek ke depan
Arahan Presiden menjadi sinyal percepatan reformasi tata kelola BUMN yang terkait langsung dengan kebijakan energi nasional. Implementasi pemangkasan akan diamati sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi biaya dan kinerja korporasi negara, terutama dalam mendukung program mandatori B50 dan pengembangan bioenergi.
Evaluasi lanjutan diperkirakan akan diumumkan oleh pemerintah dan manajemen BUMN setelah langkah konkret penataan organisasi dijalankan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...