Pancasila Jadi Kompas Moral Bangsa, Tekanan BPSDM Hukum
Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, menegaskan Pancasila harus menjadi kompas moral bangsa dalam menghadapi perubahan global. Pernyataan itu disampaikan dalam diskusi daring "Merajut Kebersamaan: Nilai Pancasila sebagai Jiwa Pemersatu Bangsa" pada Jumat, 29 Mei 2026. Ia menekankan nilai Pancasila wajib tercermin dalam kebijakan publik dan kehidupan sehari-hari agar arah pembangunan tetap berlandaskan kemanusiaan.
Pancasila sebagai kompas moral
Gusti Ayu menguraikan bahwa kelima sila—ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial—harus hadir di setiap kebijakan. Menurutnya, Pancasila bukan sekadar dasar negara, melainkan "jiwa bangsa" yang membimbing etika dan tindakan kolektif.
"Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara saja. Tetapi juga merupakan jiwa bangsa dan kompas moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,"
Keberagaman sebagai kekayaan nasional
Gusti Ayu mengingatkan bahwa Indonesia termasuk negara dengan tingkat kemajemukan tinggi. Keragaman itu terlihat dari ratusan suku, bahasa, dan kehidupan beragama yang berdampingan.
Ia menyebutkan negara mengakui enam agama dan lebih dari 180 aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kondisi ini, menurutnya, menjadi bukti bahwa keberagaman dapat dirawat sebagai kekuatan bangsa.
Tantangan menjaga persatuan
Meski optimistis, Kepala BPSDM Hukum mengakui ada sejumlah kendala yang mengancam harmoni nasional. Ia memaparkan beberapa tantangan utama yang harus diatasi:
- Politik identitas
- Intoleransi dan diskriminasi
- Ketimpangan sosial dan ekonomi antarwilayah
Untuk itu, ia mengimbau penguatan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan, kebijakan publik, dan praktik sosial agar persatuan tetap terjaga menuju visi Indonesia Emas 2045.
Makna sila kedua menurut Wakil Menteri
Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, menyoroti peringatan Hari Lahir Pancasila sebagai momen penting. Ia menyebut Pancasila sebagai "jembatan emas" yang menghubungkan martabat manusia dan kepercayaan sosial.
"Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan penegasan atas human dignity. Ketika martabat manusia dihormati, maka persatuan sebagaimana sila ketiga akan terwujud dan melahirkan social trust yang kokoh,"
Edward menekankan penghormatan terhadap martabat manusia memperkuat persatuan dan membangun kepercayaan sosial yang menjadi landasan kehidupan bersama.
Penutup
Diskusi ini menegaskan kebutuhan agar nilai-nilai Pancasila tidak hanya diajarkan, tetapi juga diimplementasikan dalam kebijakan dan perilaku sehari-hari. Para pembicara optimistis bahwa penguatan Pancasila akan memperkokoh toleransi, harmoni, dan semangat kebangsaan sebagai modal utama menghadapi tantangan nasional.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Luncurkan GNPP: Pelayanan Publik Terintegrasi 24/7
Pemerintah meluncurkan GNPP untuk layanan publik terintegrasi dan meluncurkan simbol 24/7, serta percepatan...
Mensos Bahas Penguatan Tata Kelola Program Sekolah Rakyat dengan ICW
Mensos bertemu ICW membahas penguatan tata kelola Program Sekolah Rakyat untuk cegah korupsi dan perbaiki pe...
LPDS Luncurkan Buku Lima Tokoh Perempuan Pers Indonesia
LPDS meluncurkan buku yang mengangkat jejak lima tokoh perempuan pers Indonesia sebagai catatan sejarah dan...
LPDS Luncurkan e-Learning UKW di Ulang Tahun Ke-38
LPDS meluncurkan e-Learning UKW saat ulang tahun ke-38 untuk memudahkan akses materi dan coaching bagi calon...
Kemenhut Revisi Permen LHK untuk Percepat Hilirisasi dan Tarik Investasi
Kemenhut menyusun revisi Permen LHK Nomor 8/2021 untuk mempercepat hilirisasi hasil hutan dan menarik invest...
BSPS Berbasis Material Gerakkan Ekonomi Desa
Wamen PKP Fahri Hamzah menyatakan BSPS diubah menjadi bantuan material untuk mendorong ekonomi desa melalui...