Mensos Bahas Penguatan Tata Kelola Program Sekolah Rakyat dengan ICW

Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menemui Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jakarta, Jumat 24 Juli 2026, untuk membahas penguatan tata kelola Program Sekolah Rakyat. Pertemuan fokus pada pengadaan barang dan jasa, transparansi anggaran, serta upaya pencegahan korupsi agar program strategis pemerintah berjalan sesuai tujuan.

Pertemuan: tujuan dan kesepahaman

Pertemuan itu dimaksudkan menyamakan persepsi antara Kemensos dan pengawas masyarakat sipil. Mensos menegaskan perlunya memastikan program prioritas Presiden berjalan bersih dari praktik korupsi.

"Kami berdiskusi panjang dengan semangat yang sama. Tidak boleh program strategis Bapak Presiden dikotori dengan tindakan-tindakan korupsi,"

Suasana diskusi berlangsung konstruktif, dan Kemensos menyatakan akan menindaklanjuti masukan ICW untuk memperbaiki tata kelola dan meminimalkan potensi penyimpangan.

Temuan awal ICW

Direktur Eksekutif ICW, Almas Sjafrina, mengatakan lembaganya tengah mengkaji sejumlah aspek Program Sekolah Rakyat. Kajian mencakup konsep penyelenggaraan, pengelolaan anggaran, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan.

"Kami ingin menjaga agar anggaran dan seluruh program pemerintah tidak mengalami kebocoran. Semaksimal mungkin anggaran pendidikan harus benar-benar memberikan manfaat bagi publik,"

ICW telah mencatat beberapa indikasi yang masih didalami, di antaranya:

• pemilihan metode pengadaan yang dipertanyakan,
• dugaan kemahalan harga dalam proses pengadaan,
• munculnya penyedia yang berulang dalam sejumlah paket pekerjaan.

Untuk melengkapi kajian, ICW meminta data dan informasi dari Kementerian Sosial serta Kementerian Keuangan sebagai bagian pengawasan masyarakat sipil terhadap program strategis pemerintah.

Tindak lanjut dan konteks pengawasan

Mensos menyebut masukan ICW sejalan dengan temuan Inspektorat Jenderal Kemensos dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kesamaan temuan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem pengadaan dan mekanisme pengawasan internal di lingkungan Kemensos.

Ke depan, Kemensos berkomitmen memperkuat prosedur pengadaan, meningkatkan transparansi anggaran, dan memperbaiki audit internal. Langkah ini diharapkan menutup celah yang memungkinkan terjadinya penyimpangan.

Implikasi bagi program dan publik

Pengawasan ketat terhadap Program Sekolah Rakyat dinilai penting karena sektor pendidikan kerap menjadi objek perkara korupsi. Dengan perbaikan tata kelola, target peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat diharapkan tercapai secara lebih optimal dan akuntabel.

Pertemuan antara Kemensos dan ICW menunjukkan sinyal bahwa dialog antara pemerintah dan pengawas sipil akan terus berlanjut untuk memastikan penggunaan anggaran publik tepat sasaran.