Dody Hanggodo Tekankan Sinergi Percepat Normalisasi Sungai Sumatra

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mendorong percepatan normalisasi sungai pascabencana di Sumatra dengan memperkuat sinergi lintas sektor. Pernyataan itu disampaikan pada 19 Juni 2026 terkait rehabilitasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ada 137 sungai terdampak; 33 telah selesai dinormalisasi dan 104 masih dalam penanganan.

Status normalisasi sungai

Kementerian PU mencatat 137 sungai terdampak bencana di tiga provinsi Sumatra. Dari jumlah tersebut, 33 sungai sudah selesai proses normalisasi. Sementara 104 sungai masih dalam tahapan penanganan dan pemulihan.

Kepastian regulasi pengelolaan material

Dody menekankan perlunya kepastian aturan untuk pengelolaan material hasil galian normalisasi. Menurutnya, Kementerian PU punya kewenangan memberikan izin dan melaksanakan normalisasi.

“Kementerian PU dapat memberikan izin dan melaksanakan normalisasi sungai sesuai kewenangan yang ada. Namun untuk pengelolaan material hasil galiannya, diperlukan keterlibatan Kementerian ESDM agar terdapat kepastian regulasi dan mekanisme pengelolaan material.”

Dia menilai keterlibatan lintas kementerian penting agar mekanisme pengelolaan material jelas dan tidak menghambat proses rehabilitasi.

Koordinasi pusat-daerah dan pengawasan

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menegaskan perlunya sinergi antara pusat dan daerah. Ia meminta kepastian regulasi supaya tidak ada hambatan pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Kita perlu memastikan tidak ada keraguan maupun hambatan regulasi yang dapat menghambat langkah-langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak. Selain percepatan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian juga harus diperkuat agar setiap program berjalan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.”

Selain itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberi apresiasi atas respons cepat Kementerian PU. Tito mengimbau kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mempercepat pelaksanaan program yang sudah dialokasikan anggaran.

“Kepada seluruh Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah, terutama yang sudah menerima alokasi anggaran penanganan bencana dari Kementerian Keuangan untuk tahun ini, kami harapkan untuk dapat lebih mempercepat pelaksanaan rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi masing-masing agar aktivitas masyarakat di daerah terdampak dapat segera pulih kembali.”

Perkembangan infrastruktur pascabencana

Kementerian PU melaporkan beberapa capaian pemulihan infrastruktur dasar hingga 17 Juni 2026. Seluruh ruas jalan dan jembatan nasional terdampak telah kembali fungsional, begitu pula sejumlah fasilitas air minum dan hunian sementara.

Langkah ke depan

Kementerian PU menegaskan komitmen mempercepat penanganan melalui prinsip build back better. Pendekatan ini diharapkan mendukung pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Koordinasi antarkementerian dan antara pusat dan daerah menjadi kunci agar pemulihan berjalan cepat, tepat sasaran, serta dapat diawasi secara transparan dan akuntabel.