Kemenkum Hibahkan 6,3 Hektare untuk Sekolah Rakyat di Tangerang
Kementerian Hukum menyerahkan lahan seluas 6,3 hektare di Kota Tangerang kepada Kementerian Sosial untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Penyerahan sertifikat berlangsung pada 18 Juni 2026 di Graha Pengayoman, Jakarta, dan dimaksudkan untuk memperkuat akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Penyerahan sertifikat dan data lahan
Serah terima dilakukan langsung oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Luas lahan yang diserahkan mencapai hampir 63.000 meter persegi atau setara 6,3 hektare. Proses hibah telah melalui tahapan administrasi sebelum sertifikat akhirnya diserahkan.
"Hampir 63 ribu meter persegi atau 6,3 hektare lahan di Kementerian Hukum kami serahkan kepada Kementerian Sosial. Nanti peruntukannya untuk pembangunan Sekolah Rakyat,"
Manfaat dan tantangan penyediaan lahan
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan ketersediaan lahan menjadi salah satu hambatan utama dalam pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Dukungan lahan dari kementerian pusat dinilai mempercepat penyediaan fasilitas pendidikan tersebut.
"Ini menurut saya sungguh luar biasa, lebih-lebih di daerah Tangerang yang sampai sekarang kita masih kesulitan untuk mendapatkan tanah guna pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat. Untuk itu saya sungguh-sungguh berterima kasih atas kolaborasi ini,"
Menurutnya, selama ini lahan biasanya disediakan oleh pemerintah daerah. Kini, keterlibatan kementerian dan lembaga pusat memperkuat pelaksanaan program sehingga jangkauan manfaat dapat diperluas.
Rencana dukungan tambahan
Selain hibah lahan di Tangerang, Menteri Sosial menyebut rencana dukungan tambahan dari Menteri Hukum untuk pengembangan Sekolah Rakyat di Sulawesi Tengah. Dukungan itu dikatakan berupa aset pribadi yang akan diserahkan untuk mendukung kegiatan pendidikan di wilayah tersebut.
Dukungan lintas kementerian ini juga merupakan bagian dari komitmen terhadap program prioritas pemerintah pusat yang fokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi kelompok rentan.
Dampak dan prospek
Pemerintah terus memperluas pembangunan Sekolah Rakyat sebagai asrama pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Dengan penambahan lahan permanen, diharapkan fasilitas belajar, asrama, dan layanan pendukung lainnya dapat segera dibangun dan dioperasikan.
- Mempercepat pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat.
- Meningkatkan kapasitas daya tampung anak dari keluarga kurang mampu.
- Mendorong kolaborasi antar kementerian untuk penyediaan fasilitas pendidikan.
Kolaborasi antarinstansi diharapkan mendorong pelaksanaan program yang lebih cepat dan berkelanjutan sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Mendag: Penilaian 'Excess Capacity' Harus Berdasarkan Bukti
Mendag Budi Santoso minta penilaian 'excess capacity' dibuat berbasis bukti sektoral, dibahas dalam G20 TMM...
Pakar: Gugatan Syarat Pendidikan Wapres Seharusnya Ditolak MK
Pakar hukum menilai gugatan soal syarat pendidikan Wapres Gibran seharusnya tak dapat diterima MK karena sub...
Olivia Zalianty Harap Lagu Pancasila Perkuat Nilai Kebangsaan
Olivia Zalianty merilis lagu "Pancasila" untuk membantu masyarakat meresapi nilai negara melalui musik yang...
Kekeringan Meteorologis vs Hidrologis: Apa Bedanya?
BMKG jelaskan perbedaan kekeringan meteorologis dan hidrologis; 25 wilayah Jatim minta bantuan air hingga aw...
Kemenperin Siapkan SDM Kelola Pusat Logistik Industri Bambu
Kemenperin menyiapkan SDM lewat AKB 2026 untuk mengelola Pusat Logistik Industri Bambu, memperkuat rantai pa...
HUT ke-81 TNI: Pengendara Diminta Hindari Kawasan Cilangkap
Pengendara diimbau menghindari kawasan Mabes TNI Cilangkap pada Senin 5 Okt 2026 mulai pukul 06.00 WIB karen...