Kejaksaan Perpanjang Penugasan Mukhsin hingga 2028
Perpanjangan Penugasan Jaksa di Banda Aceh
Pemerintah Kota Banda Aceh menerima perpanjangan masa penugasan Jaksa Ahli Madya Mukhsin SH MH sebagai Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Keputusan itu ditetapkan melalui Surat Perintah Jaksa Agung Nomor PRIN-138/C/Cp.2/05/2026 pada 19 Mei 2026. Penugasan resmi berlangsung mulai 16 April 2026 sampai 15 April 2028.
Detail Perpanjangan Penugasan
Surat perintah menyatakan Mukhsin diminta melanjutkan pengabdiannya di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Masa tugas dua tahun tersebut berlaku efektif sejak 16 April 2026. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari permohonan resmi Pemerintah Kota Banda Aceh kepada Kejaksaan Agung.
Peran dan Kontribusi Mukhsin
Mukhsin telah menjalankan tugas sebagai Kabag Hukum Setda Banda Aceh selama kurang lebih lima tahun. Selama periode itu, Bagian Hukum aktif memberikan pendampingan hukum dan melakukan harmonisasi produk hukum daerah. Mereka juga terlibat dalam penyusunan regulasi dan penguatan aspek legal pada program pembangunan daerah.
Respons Pemerintah Kota
Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal Aceh, menyambut baik keputusan perpanjangan penugasan. Ia berharap keberlanjutan kepemimpinan Mukhsin dapat memperkuat sinergi antara Pemko dan Kejaksaan. Tujuannya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan berlandaskan kepastian hukum.
Keberadaan unsur kejaksaan dalam struktur pemerintahan daerah telah memberikan kontribusi besar dalam memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan berjalan sesuai koridor hukum. Perpanjangan penugasan ini menjadi energi positif bagi Pemerintah Kota Banda Aceh untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan berintegritas,
Makna dan Dampak
Perpanjangan penugasan ini mencerminkan kepercayaan Kejaksaan Agung terhadap dedikasi dan profesionalisme Mukhsin. Dengan pengalaman dan rekam jejak yang dimiliki, Mukhsin diharapkan menjadi motor penguatan fungsi hukum di Pemko Banda Aceh. Dampaknya diharapkan terlihat pada peningkatan kualitas regulasi, kepastian hukum, dan pelayanan publik di daerah.
Langkah ini juga menegaskan komitmen bersama antara Pemerintah Kota dan Kejaksaan untuk membangun birokrasi yang taat hukum dan adaptif terhadap perkembangan regulasi. Ke depan, sinergi tersebut diharapkan membantu menjawab tantangan pembangunan daerah secara lebih efektif.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
450 Guru Ikuti Festival Paduan Suara PGRI Taput 2026
Sebanyak 450 guru dari 15 kecamatan mengikuti Festival Paduan Suara PGRI Taput pada 21 November 2026 di Gedu...
Polres Labuhanbatu Raih Dua Penghargaan di Gelar Operasional Polda Sumut
Polres Labuhanbatu meraih Juara I Keaktifan Pelaporan Harkamtibmas dan Terbaik III Kumulatif pada Gelar Oper...
HDI Medan 2026: Peringatan Inklusif Siap Digelar 3 Desember
Peringatan HDI ke-34 Kota Medan digelar 3 Desember 2026 di Grand Kanaya Hotel untuk mendorong inklusi dan pe...
Aceh Ajukan Isbat Wakaf Blang Padang setelah Persetujuan Presiden
Pemerintah Aceh akan mengajukan isbat wakaf Blang Padang ke Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah Presiden menyetu...
Titik Balik 40: Prof Armiadi Singgung 3 Jebakan Gaya Hidup Modern
Prof Armiadi menyerukan usia 40 sebagai titik balik: hindari hustle culture, candu digital, dan salah tafsir...
Sembilan Puteri Sumut Raih Gelar di Kompetisi Puteri Nasional 2026
Sembilan wakil Sumatera Utara meraih berbagai gelar di pemilihan puteri nasional 2026, dari budaya hingga bu...