Politik

DPRD Jember: Monev ke PT MDR Belum Dapatkan Data Pembelian Tembakau

Bagikan:
Delegasi Komisi B DPRD Jember saat melakukan monitoring ke PT Mangli Djaya Raya

JEMBER — Komisi B DPRD Jember melakukan monitoring dan evaluasi (monev) ke PT Mangli Djaya Raya (MDR) pada Jumat, 28 Agustus 2026. Namun kunjungan belum menghasilkan data resmi tentang volume pasokan dan harga pembelian tembakau petani. Pimpinan perusahaan, Christian, sedang berada di luar negeri sehingga staf belum bisa menyerahkan dokumen yang diminta.

Tujuan monev

Komisi B menggali peran PT MDR dalam menyerap hasil tembakau petani Jember serta kapasitas pembelian tahunan perusahaan. Anggota Komisi B dari Fraksi PDI Perjuangan, Suharto, menyatakan data itu diperlukan sebagai dasar evaluasi hubungan industri dan petani.

"Kami ingin mengetahui kapasitas stoknya sampai berapa ribu ton. Setiap tahun PT MDR membeli tembakau petani, tentunya catatan setiap tahun itu ada,"

Data yang dibutuhkan

Selain volume pembelian, DPRD menekankan pentingnya data harga pembelian terendah yang diberikan perusahaan. Informasi harga itu dianggap sebagai pembanding agar petani bisa menilai kelayakan harga jual mereka.

Dalam pertemuan, staf PT MDR, Heri, belum menyerahkan data tersebut secara langsung. Menurut keterangan, data resmi akan disampaikan melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Jember.

"Untuk sementara kami belum mendapatkan data itu. Penjelasan staf, Pak Heri, data akan dikirim ke dinas minggu depan,"

Tindak lanjut dan harapan

Pertemuan turut dihadiri perwakilan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Jember, Rudi Indrawan. DPRD berharap data pembelian dan harga segera diterima agar proses evaluasi berjalan berdasarkan bukti yang jelas.

Dengan dokumen pembelian dan catatan harga tahunan, DPRD dapat menilai apakah kapasitas serapan perusahaan cukup untuk melindungi kepentingan petani. Kejelasan data juga penting untuk menentukan rekomendasi kebijakan atau pengawasan lebih lanjut terhadap praktik pembelian tembakau di daerah ini.

Proses penyerahan data diperkirakan berlangsung pada pekan berikutnya. Jika dokumen telah diterima, DPRD akan menjadwalkan rapat lanjutan untuk membahas temuan dan langkah rekomendasi bagi petani dan pihak industri.

Bima Prakoso
Penulis
Bima Prakoso

Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.

Berita Terkait