DPRD Malang Dorong Kenaikan Insentif Guru PAUD di APBD 2027

MALANG — DPRD Kota Malang mendorong peningkatan alokasi tunjangan insentif bagi tenaga pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Usulan itu akan dimasukkan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 untuk meningkatkan kesejahteraan guru PAUD.

Usulan masuk ke pembahasan APBD 2027

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyatakan usulan kenaikan insentif akan diajukan saat perumusan anggaran. Langkah ini bertujuan mengatasi ketimpangan antara beban kerja dan besaran insentif yang diterima guru PAUD.

Alasan peningkatan insentif

Amithya menilai guru PAUD memegang peran penting dalam membentuk fondasi pendidikan dan karakter anak sejak usia dini. Namun, saat ini jumlah tunjangan belum mencerminkan dedikasi dan beban kerja mereka setiap hari.

"Sementara dedikasi dan beban kerja yang mereka tanggung setiap hari tak sebanding dengan pendapatan mereka," ujar Amithya, Jumat (28/8/2026).

Oleh karena itu DPRD meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan kajian ulang terhadap besaran insentif. Amithya juga meminta agar kebutuhan anggaran tambahan disiapkan untuk pembahasan APBD 2027.

Rincian tuntutan legislatif

Pembahasan anggaran nantinya diarahkan pada peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik melalui kenaikan nominal insentif bulanan. DPRD menegaskan bantuan harus tersalurkan kepada guru non-PNS yang telah terdata valid.

• Kenaikan nominal insentif bulanan bagi guru PAUD non-PNS
• Jaminan bantuan operasional untuk penyelenggaraan pembelajaran
• Pelatihan berkala untuk peningkatan kompetensi tenaga pendidik

"Kami dari legislatif memastikan bantuan operasional dan insentif menyasar seluruh guru PAUD non-PNS atau berstatus honorer yang telah terdata dengan valid," tegas Amithya.

Respons komunitas dan tindak lanjut

Usulan kenaikan insentif mendapat respons positif dari komunitas pendidik PAUD di Kota Malang. Saat ini sebagian tenaga pendidik masih mengandalkan dana swadaya dan insentif daerah untuk mendukung operasional.

DPRD akan mengawal usulan itu dalam pembahasan rancangan APBD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Malang. Amithya berharap kebijakan anggaran menghasilkan dampak nyata bagi kesejahteraan guru dan kualitas layanan PAUD.

"Kita ingin peningkatan kesejahteraan guru juga diikuti peningkatan kompetensi. Dengan begitu, kualitas pendidikan anak usia dini dapat terus ditingkatkan," katanya.

Dengan langkah tersebut, DPRD menempatkan peningkatan insentif sekaligus penguatan kapasitas pendidik sebagai bagian dari investasi jangka panjang dalam menyiapkan generasi penerus di Kota Malang.