Politik

Said Abdullah Desak Perkuat Mitigasi Kekeringan dan Karhutla Jatim

Bagikan:

Surabaya — Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, mendesak pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memperkuat mitigasi menghadapi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang saat musim kemarau. Pernyataan itu disampaikan pada Rabu, 21 Oktober 2026, menyusul kebakaran di beberapa kawasan pegunungan dan krisis air di berbagai desa.

Mengapa mitigasi jadi prioritas

Said menekankan bahwa kekeringan dan karhutla tidak boleh dianggap sebagai masalah musiman yang ditangani setelah bencana terjadi. Ia mengingatkan dampak ekologis dan sosial yang timbul, termasuk gangguan pasokan air akibat jaringan pipa rusak di wilayah terdampak kebakaran.

“Kita prihatin melihat saudara-saudara kita di berbagai daerah harus menghadapi krisis air, sementara pada saat yang sama kebakaran terjadi di sejumlah kawasan pegunungan. Kejadian seperti ini berulang hampir setiap musim kemarau,” ujar Said.

Menurutnya, hutan berfungsi sebagai penyangga dan daerah tangkapan air. Jika hulunya rusak, masyarakat di hilir akan menerima dampak, termasuk berkurangnya ketersediaan air minum dan irigasi.

Aksi PDI Perjuangan di lapangan

Struktur partai di tingkat provinsi hingga ranting telah melakukan bantuan darurat sekaligus pemetaan masalah. Beberapa aksi nyata yang dilaporkan antara lain:

  • Penyaluran sekitar 262.000 liter air bersih ke 52 titik terdampak di Bojonegoro.
  • Distribusi sekitar 20.000 liter air bersih di Randuboto, Sidayu, Gresik.
  • Operasi distribusi air di Nganjuk, Tuban, Trenggalek, Tulungagung, Sampang, Banyuwangi, Bangkalan, Bondowoso, Lamongan dan daerah lain.
  • Penyiapan 200 relawan dan 20 tangki air untuk membantu terdampak kebakaran Arjuno, Ringgit, dan Welirang.

Di bidang pemadaman, kader membantu logistik, pembasahan, dan pembuatan sekat bakar di titik kebakaran seperti Gunung Butak, Gunung Lawu, dan Gunung Botak.

Rekomendasi teknis dan kebijakan

Said merinci langkah mitigasi yang perlu diprioritaskan oleh pemerintah daerah. Usulan itu meliputi pemetaan daerah rawan, pembangunan embung dan sumur dalam, pompanisasi, penyediaan reservoir desa, kesiapan armada tangki, serta sistem peringatan dini.

“Kalau setiap tahun desa yang mengalami kekeringan relatif sama, persoalannya sebenarnya sudah bisa dipetakan. Tangki air sangat dibutuhkan dalam keadaan darurat, tetapi tugas kita adalah memastikan pada tahun-tahun mendatang masyarakat tidak terus menunggu tangki datang,” tegas Said.

Said juga mendorong pertemuan data BMKG, BPBD, kehutanan, pertanian, dan pemerintah desa untuk menyusun prioritas anggaran. Ia meminta agar APBD difokuskan pada upaya pengurangan risiko, bukan hanya biaya penanganan setelah bencana.

Pemulihan pasca kebakaran dan penutup

Selain pencegahan, Said menekankan perlunya rehabilitasi hutan pasca kebakaran untuk memulihkan vegetasi, habitat, dan fungsi daerah tangkapan air. Ia juga mengutip pesan Ketua Umum partai sebagai panggilan untuk bertindak.

“Pesan Ibu Megawati jelas, kader PDI Perjuangan harus menjadi Pandu Ibu Pertiwi. Artinya ketika alam terluka, kader tidak boleh hanya melihat. Harus hadir, bekerja dan ikut memulihkannya,” kata Said.

Ia menutup dengan menegaskan bahwa ukuran keberhasilan mitigasi adalah semakin sedikit desa yang tiap tahun mengalami krisis air dan semakin kecil kawasan hutan yang terbakar. Upaya gabungan pemerintah, partai, TNI-Polri, relawan, dan masyarakat harus terus diperkuat.

Bima Prakoso
Penulis
Bima Prakoso

Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.

Berita Terkait