Pemerintah Lanjutkan Program MBG, Evaluasi Berkelanjutan Dilakukan
Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap dilanjutkan, kata Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari dalam pernyataan pada Sabtu, 13 Juni 2026. Pemerintah menilai program prioritas Presiden tersebut memberi manfaat nyata bagi penerima, sehingga hanya dilakukan evaluasi dan penataan, bukan penghentian total.
Evaluasi sebagai respons terhadap tantangan implementasi
Qodari mengatakan setiap program pemerintah kerap menghadapi dinamika saat diimplementasikan. Ia menegaskan masalah operasional harus dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan.
"Program apa pun pasti mengalami dinamika pada tataran implementasi atau operasionalisasi... Pasti ada variasi dan pasti ada masalah,"
Ia menambahkan, "Hanya orang mati yang tidak ada masalah. Selama kita hidup pasti ada masalah." Pernyataan itu menegaskan sikap pemerintah untuk menghadapi isu MBG secara terbuka.
Penataan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)
Sebagai langkah penataan, Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang, menghentikan sementara pembangunan dan persiapan SPPG yang belum beroperasi. Qodari menjelaskan semua proyek yang masih dalam tahap persiapan dihentikan sampai status operasionalnya jelas.
"Pada hari ini yang belum operasional itu di-stop dulu. Jadi semua yang statusnya persiapan, berapa persen pun, sejauh belum operasional di-stop dulu,"
Namun, penghentian sementara itu tidak berlaku untuk layanan MBG yang sudah berjalan. Unit yang telah melayani masyarakat tetap beroperasi sesuai ketentuan.
Alasan program tidak dihentikan
Qodari menegaskan penghentian total bukan pilihan karena penerima manfaat MBG adalah kelompok rentan yang memerlukan dukungan gizi harian. Ia mengilustrasikan kondisi nyata di lapangan sebagai alasan utama mempertahankan layanan.
"Kenapa jangan berhenti, karena yang menerima manfaat ini nyata di lapangan. Ada ibu hamil, emang hamilnya bisa berhenti?... Ada ibu menyusui, emang bayinya disuruh berhenti menyusu?"
Pernyataan tersebut menegaskan fokus pemerintah pada keberlanjutan layanan bagi ibu hamil, menyusui, balita, dan anak sekolah.
Fokus evaluasi: penerima, kualitas, dan efisiensi anggaran
Evaluasi menyeluruh tengah dilakukan, meliputi verifikasi penerima manfaat, kondisi SPPG, kualitas gizi makanan, serta tata kelola program. Salah satu tujuan evaluasi adalah meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara.
"Kalau dikembalikan mekanisme pembayarannya berdasarkan jumlah penerima manfaat per SPPG. Angka Rp1 triliun ini bisa dihemat,"
Dengan penyesuaian mekanisme pembayaran, pemerintah berharap pengelolaan dana MBG lebih tepat sasaran tanpa mengurangi layanan kepada yang membutuhkan.
Secara keseluruhan, pemerintah memilih melanjutkan MBG sambil memperbaiki tata kelola dan mekanisme operasional. Langkah ini bertujuan menjaga keberlanjutan dukungan gizi bagi kelompok rentan sekaligus memperbaiki efisiensi anggaran.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Mendag: Penilaian 'Excess Capacity' Harus Berdasarkan Bukti
Mendag Budi Santoso minta penilaian 'excess capacity' dibuat berbasis bukti sektoral, dibahas dalam G20 TMM...
Pakar: Gugatan Syarat Pendidikan Wapres Seharusnya Ditolak MK
Pakar hukum menilai gugatan soal syarat pendidikan Wapres Gibran seharusnya tak dapat diterima MK karena sub...
Olivia Zalianty Harap Lagu Pancasila Perkuat Nilai Kebangsaan
Olivia Zalianty merilis lagu "Pancasila" untuk membantu masyarakat meresapi nilai negara melalui musik yang...
Kekeringan Meteorologis vs Hidrologis: Apa Bedanya?
BMKG jelaskan perbedaan kekeringan meteorologis dan hidrologis; 25 wilayah Jatim minta bantuan air hingga aw...
Kemenperin Siapkan SDM Kelola Pusat Logistik Industri Bambu
Kemenperin menyiapkan SDM lewat AKB 2026 untuk mengelola Pusat Logistik Industri Bambu, memperkuat rantai pa...
HUT ke-81 TNI: Pengendara Diminta Hindari Kawasan Cilangkap
Pengendara diimbau menghindari kawasan Mabes TNI Cilangkap pada Senin 5 Okt 2026 mulai pukul 06.00 WIB karen...