Prabowo Fokus Pangkas Pemborosan APBN, Klaim Hemat Rp300 Triliun

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari menegaskan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian utama pada pemangkasan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pernyataan itu disampaikan menjawab kritik mahasiswa tentang pengelolaan anggaran, dikutip pada Minggu, 14 Juni 2026.

Langkah efisiensi anggaran

Qodari mengatakan efisiensi anggaran menjadi kebijakan prioritas sejak awal pemerintahan. Pemerintah menata kembali pos-pos belanja yang dinilai tidak mendesak. Tujuannya agar anggaran negara lebih tepat sasaran dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat.

“Mengenai tuntutan pertama, misalnya terkait pemborosan APBN. Yang dilakukan oleh Pak Prabowo justru selama ini adalah menghentikan pemborosan di berbagai sektor.”

Rincian penghematan

Menurut Qodari, upaya efisiensi menghasilkan penghematan besar. Ia menyebut nilai penghematan mencapai sekitar Rp300 triliun. Dana ini kemudian dialokasikan untuk mendukung program-program prioritas nasional.

Penutupan kebocoran dan pengelolaan aset

Selain memangkas belanja yang tidak produktif, pemerintah berupaya menutup celah kebocoran anggaran. Salah satu langkah yang disebut adalah memperkuat tata kelola aset melalui pembentukan Danantara. Upaya ini dimaksudkan untuk memperketat pengawasan dan memperbaiki manajemen aset negara.

“Jadi kalau soal kebocoran, Bapak Presiden adalah panglima paling depan. Panglima dalam melawan kebocoran. Karena itu, beliau harus didukung oleh teman-teman mahasiswa.”

Dialog dengan mahasiswa dan ruang aspirasi

Qodari juga menegaskan pemerintah menghormati aspirasi mahasiswa. Kritik dan masukan dianggap bagian penting dari proses demokrasi. Pemerintah, kata dia, akan terus membuka ruang komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat agar kebijakan berjalan efektif.

“Tuntutan dari masyarakat, tuntutan dari mahasiswa tentu sangat wajar sebagai bagian dari proses dan sistem demokrasi. Tentu kita ingin mendengarkan masukan dan saran dari berbagai macam kelompok masyarakat, apalagi mahasiswa.”

Implikasi kebijakan

Penataan belanja dan penguatan pengelolaan aset ditujukan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan keuangan negara. Jika implementasi berjalan konsisten, anggaran yang lebih hemat bisa memperbesar dukungan untuk program prioritas publik dan pembangunan.

Pemerintah menyatakan akan melanjutkan langkah efisiensi dan memperkuat pengawasan untuk memastikan anggaran negara dipakai secara produktif dan tepat sasaran.