Ma'ruf Amin Ajak Perkuat Komitmen Kebangsaan Jelang HUT ke-81

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengajak seluruh elemen bangsa memperkuat komitmen kebangsaan menjelang HUT Ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Pernyataan itu disampaikan dalam peluncuran buku Fikroh, Manhaj dan Harakah Nahdliyyah dalam Perspektif K.H Ma'ruf Amin di Jakarta, Rabu, 5 Agustus 2026.

Seruan menjelang peringatan

Ma'ruf menegaskan Indonesia harus terus dibangun dalam koridor kesepakatan nasional yang menjadi fondasi sejak kemerdekaan. Ia mendorong agar setiap persoalan kebangsaan diselesaikan melalui mekanisme konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurutnya, momentum HUT Ke-81 harus menjadi refleksi untuk memperkuat cita-cita para pendiri bangsa dan menata ulang komitmen bersama.

Pesan menolak kegaduhan berkepanjangan

Wapres mengingatkan bahwa kegaduhan berkepanjangan hanya menghambat langkah Indonesia menuju kemajuan. Ia meminta semua pihak menghindari aksi-aksi yang menimbulkan keributan dan mengutamakan perbaikan melalui aturan yang ada.

"Negara ini tetap kita itu harus dalam koridor kesepakatan nasional, kita kan sudah punya kesepakatan ya untuk bersama-sama membangun negara ini kalau ada sesuatu itu ya harus dilakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan aturan. Kalau memang ada yang salah itu betul kan, jadi ya bukan kemudian terjadi kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu,"

Penekanan pada Pasal 33 UUD 1945

Selain seruan persatuan, Ma'ruf menekankan pentingnya menjaga arah kebijakan ekonomi sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. Ia mengingatkan bahwa pengelolaan kekayaan nasional harus diarahkan untuk "sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" tanpa mengutamakan kepentingan kelompok atau pribadi.

"Kalau kita ingin makmur itu Pasal 33 itu harus ditegakkan, bahwa semua kekayaan negara ini untuk sebesar-besar kemakmuran, semua kebijakan harus berpegang pada itu,"

Ajakan memperkuat persatuan

Ma'ruf berharap peringatan 17 Agustus menjadi momentum penataan ulang komitmen kebangsaan dan penguatan persatuan nasional. Ia mengajak seluruh elemen bangsa kembali berpegang pada kesepakatan sebagai dasar membangun Indonesia.

"Ini semua harus menata ulang. Kesepakatan-kesepakatan ini kita kembali kepada kesepakatan sebagai bangsa itu. Kalau saya berharap begitu,"

Dengan seruan tersebut, pemerintah menggarisbawahi pentingnya konsensus dan penegakan konstitusi sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan menuju cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.