Menhaj Serahkan Laporan Pelaksanaan Haji 2026 ke Presiden
Menteri Haji dan Umroh, Mochamad Irfan Yusuf, menyerahkan laporan pelaksanaan haji 2026 langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan berlangsung di kediaman presiden, Padepokan Garuda Yaksa, Bojong Koneng, Jawa Barat, Rabu, 17 Juni 2026. Laporan itu turut disertai anggota Komisi VIII DPR RI dan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI sebagai bahan evaluasi.
Penyerahan dan peserta pertemuan
Penyerahan laporan dilakukan oleh Menhaj didampingi tim dari kementerian dan perwakilan DPR. Hadir pula anggota Timwas Haji yang ikut meninjau pelaksanaan di lapangan. Pertemuan itu menjadi forum resmi untuk menyampaikan temuan dan rekomendasi pasca-pelaksanaan haji 2026.
Isi laporan dan poin evaluasi
Menurut Menhaj, laporan memuat sejumlah poin penting untuk evaluasi penyelenggaraan. Poin-poin itu mencakup masalah operasional, pelayanan jamaah, dan koordinasi antarinstansi. Laporan disiapkan untuk menjadi dasar perbaikan pada penyelenggaraan haji mendatang.
"Seperti sama yang disampaikan temen-temen DPR, Komisi VIII, kami hari ini menghadap bapak Presiden. Pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji tahun 2026 ini, di mana kita ada beberapa poin,"
Respon Presiden dan apresiasi
Presiden Prabowo memberi apresiasi atas kinerja Kemenhaj dan pihak terkait dalam penyelenggaraan haji 2026. Menhaj menyampaikan bahwa apresiasi tersebut menunjukkan hasil kolaborasi yang efektif untuk menyelesaikan persoalan di lapangan.
"Alhamdulillah kerjasama kami dengan DPR dari Timwas ini sangat-sangat konstruktif. Sehingga semua kesulitan-kesulitan di lapangan bisa diselesaikan dengan secara cepat dan cermat,"
Peran Kementerian Haji dan tindak lanjut
Irfan juga menyampaikan terima kasih atas kepercayaan Presiden yang membentuk Kementerian Haji. Menurutnya, keberadaan kementerian baru itu memungkinkan fokus lebih besar pada penyelenggaraan haji dan peningkatan layanan bagi jamaah Indonesia.
"Kemudian kami juga berterima kasih kepada Presiden yang sudah membentuk Kementerian Haji ini. Sehingga kami khusus berbicara tentang haji sehingga semuanya bisa dilaksanakan,"
Rapat dengan Presiden diharapkan menghasilkan arahan untuk tindak lanjut kebijakan dan perbaikan teknis. Kesimpulan dan rekomendasi dari laporan akan menjadi rujukan untuk perencanaan haji tahun berikutnya.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
BPBD: Semua Titik Api Karhutla di Jatim Sudah Padam
BPBD Jawa Timur memastikan semua titik api karhutla telah padam, namun pemantauan titik panas melalui SiPong...
Pelestarian Batik: Wamenperin Dorong Perajin Ikuti Pasar
Wamenperin Faisol Riza mendorong pelestarian batik seiring penguatan perajin agar mampu mengikuti pasar, did...
Kemenkum Fasilitasi Mediasi Sengketa Merek ASICS
Kemenkum memfasilitasi mediasi ASICS vs Toko Istana Sepatu pada 3 Okt 2026 di Jakarta untuk menyelesaikan du...
Komdigi: Perlindungan Sisa Kuota Tak Boleh Dikenai Biaya
Kemkomdigi menegaskan sisa kuota pelanggan tidak boleh dikenai biaya, merujuk putusan MK; pemerintah akan ev...
PBNU Terbitkan Pedoman Hari Santri 2026, Solidaritas untuk Palestina
PBNU keluarkan pedoman Hari Santri 2026 berfokus pada tradisi, layanan masyarakat, dan solidaritas kemanusia...
Terapi Seni Bantu Pulihkan Trauma Anak, Ini Cara dan Perannya
Seni atau art terapi dinilai efektif bantu pulihkan trauma anak melalui ekspresi kreatif, lingkungan aman, d...