Presiden Evaluasi Haji 2026: Rapat 2,5 Jam di Padepokan

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat evaluasi penyelenggaraan haji 2026 selama sekitar 2,5 jam di kediaman pribadinya, Padepokan Garuda Yaksa, Bojong Koneng, Jawa Barat. Pertemuan digelar untuk membahas catatan dan perbaikan layanan haji agar penyelenggaraan berikutnya berjalan lebih baik.

Rapat evaluasi dan tujuan

Rapat berlangsung intens dan fokus pada perbaikan tata kelola serta pelayanan jemaah. Menteri Sekretaris Negara menyatakan durasi rapat sekitar 2,5 jam sebagai bagian dari pembahasan rinci soal temuan dan langkah perbaikan.

Peserta rapat

Pertemuan dihadiri langsung oleh Menteri Haji dan Umroh, Mochamad Irfan Yusuf, serta Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dahnil Anzar Simanjuntak. Hadir pula Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Tim Pengawas Haji, Cucun Ahmad Syamsyurijal, anggota Komisi VIII Abidin Fikri, dan sejumlah pihak terkait lainnya.

Catatan perbaikan yang disiapkan

Pihak kementerian menyatakan akan menyerahkan sejumlah catatan hasil evaluasi untuk dijadikan bahan perbaikan. Wakil Menteri Haji dan Umroh menyebutkan jumlah poin yang akan disampaikan kepada Presiden.

Ada sekitar 20 poin perbaikan yang kita lakukan dan itu nanti akan disampaikan kepada Bapak Presiden. Yang jelas Pak Prabowo ingin memfasilitasi mimpi umat Islam yaitu berhaji agar bisa berjalan dengan baik

Menurut penjelasan rapat, poin-poin tersebut mencakup aspek pelayanan jemaah, koordinasi antarinstansi, serta penanganan kendala operasional di lapangan. Semua catatan akan diproses sebagai rekomendasi kebijakan untuk tahun berikutnya.

Tindak lanjut dan harapan

Rapat ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memperbaiki penyelenggaraan haji. Para pihak yang hadir sepakat menyerahkan catatan evaluasi kepada Presiden untuk ditindaklanjuti. Pemerintah berharap perbaikan dapat meningkatkan kenyamanan dan keselamatan jemaah Indonesia.

Dengan adanya 20 poin yang sedang disusun, langkah selanjutnya adalah verifikasi teknis dan pembentukan timeline implementasi. Pemerintah dan DPR, melalui Tim Pengawas Haji, akan memantau realisasi rekomendasi agar perbaikan terlihat pada penyelenggaraan haji berikutnya.