Menkop Beberkan 4 PR Utama dalam RUU Perkoperasian
Menteri Koperasi Ferry Juliantono memaparkan empat isu krusial yang masih harus didalami dalam pembahasan RUU Perkoperasian pada Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu, 17 Juni 2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pemerintah menilai revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 perlu untuk menata kembali ekosistem koperasi agar lebih relevan dan aman bagi anggota serta masyarakat.
1. Digitalisasi koperasi
Pemerintah menilai pemanfaatan teknologi menjadi kunci mempercepat layanan, memperluas akses, serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi koperasi. Namun, aturan mengenai jenis teknologi, standar keamanan data, dan tata kelola platform masih perlu dirumuskan lebih rinci agar implementasi berjalan aman dan terukur.
2. Pengawasan dan perlindungan dana anggota
Salah satu perhatian utama adalah penguatan mekanisme pengawasan usaha simpan pinjam koperasi serta perlindungan dana anggota. Pemerintah mendorong pembentukan lembaga khusus yang menangani perizinan, pengaturan, dan pengawasan sektor ini.
"Diharapkan ini dapat meningkatkan kepercayaan anggota dan masyarakat untuk menggunakan layanan simpanan di koperasi. Tanpa ketakutan terjadinya gagal bayar sebagaimana terjadi pada tahun 2020,"
3. Perumusan sanksi pidana yang hati-hati
Pemerintah mengingatkan perlunya kehati-hatian saat merumuskan ketentuan sanksi pidana dalam RUU. Sanksi diperlukan untuk melindungi anggota dan publik, tetapi harus disusun agar tidak salah sasaran atau membuka peluang kriminalisasi akibat rendahnya literasi pengurus dan anggota.
"Dibutuhkan kehati-hatian dalam perumusannya agar tidak kontraproduktif, tidak salah sasaran. Dan tidak membuka peluang kriminalisasi dengan menimbang tingkat literasi pengurus, pengawas, anggota, atau masyarakat pada umumnya,"
4. Pengaturan ekosistem dan pembagian peran
Poin keempat menyangkut pembagian peran dan fungsi antara pemerintah dan pemangku kepentingan lain dalam ekosistem koperasi. Pemerintah menilai butuh kajian lebih jauh agar aturan baru mampu mendorong koperasi sebagai motor ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.
"Dengan undang-undang ini, kami meyakini mimpi untuk menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia menjadi lebih mungkin dapat tercapai. Termasuk mimpi untuk mengantarkan satu atau beberapa koperasi Indonesia masuk dalam 300 koperasi kelas dunia,"
Rapat kerja ini menjadi bagian dari proses pendalaman naskah akademik dan draf RUU. Pemerintah dan DPR sepakat mengkaji empat PR tersebut lebih mendalam sebelum melanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya. Implementasi pasca-aturan nanti akan menentukan sejauh mana koperasi nasional dapat bertransformasi menjadi lembaga ekonomi yang lebih modern dan terpercaya bagi masyarakat.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...