DPR Tekankan Perbaikan Layanan Haji Menyeluruh 2026

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal memaparkan hasil pengawasan penyelenggaraan haji 2026 dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan berlangsung di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Rabu, 17 Juni 2026. DPR menekankan perlunya perbaikan menyeluruh layanan haji untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memangkas masa tunggu jemaah.

Hasil pengawasan dan rekomendasi

DPR menyampaikan sejumlah evaluasi dan rekomendasi yang ditujukan untuk menyempurnakan tata kelola haji. Fokus perbaikan meliputi biaya, layanan operasional, dan kebijakan antrean keberangkatan. Tujuannya adalah mewujudkan penyelenggaraan haji yang lebih baik di era pemerintahan Presiden Prabowo.

"Kami banyak menyampaikan bahwa pengawasan yang kami lakukan kemarin ingin melakukan perbaikan yang sesungguhnya. Artinya melakukan perbaikan yang terbaik ini terwujud dan terjadi di era kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo,"

Penurunan BPIH dan dampak bagi jemaah

DPR menyoroti penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dalam dua tahun terakhir. Penurunan biaya dinilai memberikan manfaat langsung bagi calon jemaah yang sudah lama menunggu. Sekitar 240 ribu jemaah diberangkatkan setiap tahun, banyak di antaranya menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan porsi.

Antrean haji: kondisi dan target pengurangan

Rapat juga membahas panjangnya antrean haji nasional. Di beberapa daerah, masa tunggu tercatat mencapai 35 hingga 40 tahun. DPR menyampaikan perhatian Presiden terkait angka tersebut dan harapan adanya percepatan pengurangan antrean.

"Nah, concern beliau yang kami sangat apresiasi itu ingin bagaimana antrean yang kemarin sudah hampir 35 tahun, 40 tahun. Melalui para pembantunya, Pak Menteri Haji nanti bersama semua bekerja, sudah bisa ditekan sampai 26 tahun,"

"Bahkan beliau menyampaikan tadi, kalau bisa tolong lebih cepat lagi. Seperti apa skemanya kalau misalkan antrean ini tidak panjang,"

Langkah selanjutnya dan implikasi kebijakan

Presiden meminta seluruh pemangku kepentingan mencari langkah konkret untuk mempercepat pengurangan masa tunggu haji. DPR berharap hasil evaluasi ini menjadi dasar perbaikan kebijakan haji pada tahun-tahun mendatang. Dengan perbaikan biaya dan prosedur, diharapkan pelayanan jemaah semakin optimal dan masa tunggu berkurang secara signifikan.