Prabowo Buka Opsi Pangkas Anggaran Pertahanan untuk Hemat
Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah membuka opsi memangkas anggaran pertahanan dan kepolisian untuk melakukan penghematan negara dan mempercepat upaya pengentasan kemiskinan. Pernyataan itu disampaikan saat acara panen raya di Malang, Jawa Timur, Jumat, 17 Juli 2026.
Opsi pemangkasan anggaran demi efisiensi
Dalam sambutannya, Presiden menegaskan langkah penghematan akan ditempuh agar anggaran negara lebih efisien dan berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan. Pemerintah menyatakan siap mengevaluasi pos-pos belanja, termasuk anggaran pertahanan dan kepolisian, jika diperlukan.
"Kita akan hemat anggaran kita, kita akan bikin efisien. Bila perlu anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan,"
"Rela TNI? Rela Polisi? Aku tanya TNI, rela ya, anggaran dikurangi rela?"
Posisi TNI/Polri: bagian dari rakyat
Presiden menekankan bahwa TNI dan Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Ia menyebut institusi keamanan negara sebagai "anak kandung rakyat" yang harus selalu hadir di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan warga.
"TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia, TNI dan Polri adalah anak kandung rakyat. TNI/Polri harus selalu bersama rakyat, di tengah-tengah rakyat, kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri," kata Presiden.
Peran nyata: ketahanan pangan dan infrastruktur
Presiden memuji peran TNI/Polri dalam program ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur skala lokal. Menurutnya, keterlibatan institusi keamanan memperkuat upaya pemerintah membantu petani dan membuka akses dasar bagi masyarakat.
- TNI melakukan pendampingan bagi petani untuk meningkatkan hasil panen.
- TNI juga berperan membangun ribuan jembatan antar-desa untuk meningkatkan mobilitas dan ekonomi lokal.
- Polri membangun sejumlah titik sumur bor untuk memperluas akses air bersih.
"Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua komponen untuk bersatu, untuk bahu-membahu. Membuat langkah-langkah yang nyata untuk mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat itu,"
Dampak dan prospek kebijakan
Pernyataan presiden membuka ruang bagi diskusi lanjutan mengenai prioritas belanja negara dan batas-batas pengurangan anggaran institusi pertahanan dan keamanan. Langkah efisiensi yang disebutkan diarahkan untuk memaksimalkan penerapan program sosial yang menekan angka kemiskinan.
Ke depan, pemerintah diperkirakan akan mengkaji detail anggaran dan melibatkan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan bahwa pengurangan belanja tidak mengorbankan kemampuan negara dalam menjaga keamanan dan kedaulatan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Kemenbud Usulkan Tari Zapin ke UNESCO untuk Perkuat Pelestarian
Kementerian Kebudayaan mengusulkan Tari Zapin ke UNESCO (29 Sept 2026) untuk memperkuat pelestarian lintas g...
Korlantas Buka Layanan Blokir ETLE di Samsat Seluruh Indonesia
Korlantas membuka layanan pengurusan blokir ETLE langsung di Samsat mulai 30 September 2026 untuk memudahkan...
STNK Digital Resmi Berlaku, Pengendara Tak Perlu Bawa STNK Fisik
Korlantas luncurkan STNK Digital lewat aplikasi Digital Korlantas; dokumen elektronik ini setara hukum denga...
Basarnas Alihkan Pencarian Jurnalis ke Operasi SAR Rutin
Basarnas tetap melanjutkan pencarian lima jurnalis lewat operasi SAR rutin; pencarian berlangsung 24 jam ses...
Wamensos Dorong Pembangunan Sekolah Rakyat di Pekalongan
Wamensos mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Pekalongan; Pemkab sediakan lahan 8,1 ha untuk m...
Menko Pangan Tawarkan Insentif Karbon untuk Investor Hijau
Menko Pangan Zulkifli Hasan tawarkan insentif pasar karbon untuk tarik investasi hijau di sektor pangan, sam...