Prabowo Buka Opsi Pangkas Anggaran Pertahanan untuk Hemat
Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah membuka opsi memangkas anggaran pertahanan dan kepolisian untuk melakukan penghematan negara dan mempercepat upaya pengentasan kemiskinan. Pernyataan itu disampaikan saat acara panen raya di Malang, Jawa Timur, Jumat, 17 Juli 2026.
Opsi pemangkasan anggaran demi efisiensi
Dalam sambutannya, Presiden menegaskan langkah penghematan akan ditempuh agar anggaran negara lebih efisien dan berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan. Pemerintah menyatakan siap mengevaluasi pos-pos belanja, termasuk anggaran pertahanan dan kepolisian, jika diperlukan.
"Kita akan hemat anggaran kita, kita akan bikin efisien. Bila perlu anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan,"
"Rela TNI? Rela Polisi? Aku tanya TNI, rela ya, anggaran dikurangi rela?"
Posisi TNI/Polri: bagian dari rakyat
Presiden menekankan bahwa TNI dan Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Ia menyebut institusi keamanan negara sebagai "anak kandung rakyat" yang harus selalu hadir di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan warga.
"TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia, TNI dan Polri adalah anak kandung rakyat. TNI/Polri harus selalu bersama rakyat, di tengah-tengah rakyat, kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri," kata Presiden.
Peran nyata: ketahanan pangan dan infrastruktur
Presiden memuji peran TNI/Polri dalam program ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur skala lokal. Menurutnya, keterlibatan institusi keamanan memperkuat upaya pemerintah membantu petani dan membuka akses dasar bagi masyarakat.
- TNI melakukan pendampingan bagi petani untuk meningkatkan hasil panen.
- TNI juga berperan membangun ribuan jembatan antar-desa untuk meningkatkan mobilitas dan ekonomi lokal.
- Polri membangun sejumlah titik sumur bor untuk memperluas akses air bersih.
"Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua komponen untuk bersatu, untuk bahu-membahu. Membuat langkah-langkah yang nyata untuk mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat itu,"
Dampak dan prospek kebijakan
Pernyataan presiden membuka ruang bagi diskusi lanjutan mengenai prioritas belanja negara dan batas-batas pengurangan anggaran institusi pertahanan dan keamanan. Langkah efisiensi yang disebutkan diarahkan untuk memaksimalkan penerapan program sosial yang menekan angka kemiskinan.
Ke depan, pemerintah diperkirakan akan mengkaji detail anggaran dan melibatkan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan bahwa pengurangan belanja tidak mengorbankan kemampuan negara dalam menjaga keamanan dan kedaulatan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...