LNG Abadi Masela Diresmikan, Proyek Energi Strategis Dimulai

Presiden Prabowo Subianto meresmikan groundbreaking Proyek LNG Abadi Masela di Kepulauan Tanimbar, Maluku, pada Kamis, 16 Juli 2027. Peresmian menandai dimulainya pembangunan proyek yang tertunda hampir tiga dekade sejak kontrak pengelolaan diteken pada 1998. Pemerintah menempatkan proyek ini sebagai prioritas untuk memperkuat ketahanan energi dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia Timur.

Sejarah panjang dan perubahan kepemilikan

Perjalanan Blok Masela dimulai pada 16 November 1998 dengan penandatanganan Production Sharing Contract (PSC) oleh pemerintah dan Inpex Masela Limited. Inpex awalnya memegang hak kelola 100 persen selama 30 tahun sebagai operator tunggal. Pada 2000, eksplorasi menemukan cadangan gas besar di Lapangan Abadi di Laut Arafura, menjadikan blok ini salah satu yang paling prospektif di Indonesia.

Struktur kepemilikan berubah karena kebutuhan investasi dan teknologi. Pada 2011 Shell masuk dengan 30 persen, lalu bermetamorfosis menjadi komposisi 65 persen Inpex dan 35 persen Shell pada 2013. Ketika Shell mundur pada pertengahan 2020, pemerintah memfasilitasi pengalihan saham yang rampung pada 25 Juli 2023.

Perdebatan konsep fasilitas: onshore vs offshore

Diskusi panjang terkait konsep pengolahan gas berlangsung antara 2015 dan 2019. Inpex dan Shell awalnya mengusulkan kilang terapung atau offshore. Namun pada Maret 2016 Presiden Joko Widodo memutuskan fasilitas harus dibangun di darat atau onshore. Keputusan ini bertujuan memberikan manfaat ekonomi lebih besar bagi masyarakat Maluku dan kawasan Indonesia Timur.

Peralihan konsep mengharuskan revisi Plan of Development (PoD) sehingga menambah waktu persiapan proyek. Pemerintah kemudian menyetujui revisi PoD kedua pada November 2023.

Kendala, solusi nonteknis, dan komitmen percepatan

Pergeseran kepemilikan dan revisi teknis bukan satu-satunya hambatan. Pemerintah dan konsorsium menyelesaikan isu nonteknis seperti pembebasan lahan, hak ulayat masyarakat adat, serta penerbitan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan (PPKH). Persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) diselesaikan pada awal 2026.

Kementerian ESDM memberi tekanan agar proyek segera masuk tahap konstruksi. Menteri ESDM menegaskan akan mengevaluasi izin jika pengembangan kembali tertunda. Dalam pertemuan di Tokyo pada Maret 2026, pemerintah dan Inpex sepakat mempercepat realisasi proyek dengan target produksi awal pada 2029.

"Proyek ini hampir tiga dekade, tiga dasawarsa kita tunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan,"

Nilai investasi dan prospek ekonomi

Proyek diperkirakan menelan investasi sekitar Rp355 triliun. Pemerintah berharap proyek ini menjadi tonggak ketahanan energi nasional sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Indonesia. Tahap konstruksi kini menjadi ujian bagi konsorsium Inpex, Pertamina Hulu Energi, dan Petronas untuk memenuhi target produksi 2029.

Dengan groundbreaking resmi, konsorsium dan pemerintah akan fokus pada jadwal konstruksi, pengawasan lingkungan, serta pemenuhan komitmen investasi. Keberhasilan proyek ini akan menentukan kontribusi jangka panjang Blok Masela terhadap pasokan energi dan kedaulatan energi nasional.