Delegasi Kerajaan Bali Mendesak Percepat Bandara Utara Kubutambahan

Jakarta — Perwakilan keluarga kerajaan dan tokoh adat Bali pada Jumat mendesak Presiden Prabowo Subianto segera memutuskan pembangunan Bandara Internasional Bali Utara di Kubutambahan, Buleleng. Delegasi bertemu Kepala Staf Presiden Dudung Abdurachman di Istana untuk menuntut kepastian setelah berbulan-bulan tanpa keputusan resmi dari pemerintah.

Permintaan kepastian proyek

Ketua asosiasi keluarga kerajaan Bali, Ida Cokorda Gde Putra Nindia, mengatakan pihaknya datang untuk mengingatkan janji kampanye yang belum terealisasi. Mereka meminta agar pemerintah menyatakan secara jelas apakah proyek akan dilanjutkan atau dibatalkan.

"Kami datang ke sini untuk meminta presiden menepati janjinya," kata Ida Cokorda setelah pertemuan.

"Jika proyek dibatalkan, umumkan. Jika dilanjutkan, percepat karena pembangunan bandara butuh sekitar lima tahun," tambahnya.

Alasan dukungan dan harapan ekonomi

Menurut delegasi, Bandara Utara dianggap penting untuk meningkatkan konektivitas, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pemerataan ekonomi antara Bali utara dan selatan. Saat ini seluruh trafik internasional Bali dilayani oleh I Gusti Ngurah Rai di selatan pulau.

"Pembangunan di Bali Selatan sangat masif, sementara masyarakat dan generasi muda di Bali Utara belum menikmati kesempatan kerja yang sama," ujar Ida Cokorda.

Skema pembiayaan dan estimasi biaya

Delegasi menyatakan proyek akan dibiayai sepenuhnya oleh investasi swasta, meski mereka tidak membeberkan calon investor. Proyek yang telah dibahas lebih dari satu dekade ini diperkirakan menelan biaya sekitar Rp 50 triliun (sekitar US$2,8 miliar).

Syarat pemerintah sebelum konstruksi

Pemerintah menyatakan konstruksi hanya bisa dimulai setelah beberapa syarat terpenuhi di tingkat provinsi. Persyaratan itu meliputi finalisasi Rencana Tata Ruang Provinsi (RTRP), penentuan lokasi akhir, serta penyelesaian masalah penggunaan lahan dan sengketa tanah.

• Finalisasi RTRP provinsi Bali
• Penentuan lokasi akhir proyek
• Penyelesaian sengketa dan tata guna lahan

Konteks dan langkah ke depan

Proyek Bandara Utara telah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025–2029, namun langkah implementasinya masih menunggu keputusan politik dan teknis. Jika diputuskan dilanjutkan, pemerintah dan pihak swasta harus menyelesaikan persyaratan regulasi dan lahan agar proses pembangunan bisa dimulai secepatnya.