Aktivasi SIM Biometrik Dimulai: 6,8 Juta Nomor Baru Terverifikasi

Jakarta. Pemerintah mulai menerapkan verifikasi wajah untuk aktivasi SIM baru sejak 1 Juli setelah masa uji coba dimulai pada Januari. Aturan ini mewajibkan pelanggan baru melakukan pengenalan wajah melalui data Dukcapil untuk mencegah penipuan dan praktik perjudian daring.

Skema baru dan cakupan

Peraturan ini menggantikan persyaratan lama yang hanya membutuhkan nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu keluarga. Hingga kini, sedikitnya 6,8 juta aktivasi SIM baru tercatat menggunakan sistem biometrik tersebut.

Operator besar seperti Telkomsel, Indosat, dan XL Smart telah mulai menerapkan ketentuan ini. Nomor baru akan aktif setelah Dukcapil menyatakan data cocok dengan catatan kependudukan.

Kekhawatiran ahli: bukan solusi instan

Meski langkah ini menambah lapisan perlindungan, pakar telekomunikasi Heru Sutadi mengingatkan kebijakan tersebut bukan jaminan tuntas melawan penipuan.

"Jangan berharap kebijakan ini otomatis menghapus penipuan atau perjudian daring. Modus pelaku terus berkembang. Biometrik hanya memberi kita satu lapis perlindungan,"

Heru menekankan bahwa efektivitas kebijakan bergantung pada kemampuan pemerintah mengamankan ekosistem digital secara menyeluruh. Saat ini, kebijakan hanya wajib untuk SIM baru, sehingga ratusan juta nomor lama masih rentan jika tidak diregistrasi ulang.

Ia juga mendorong kerja sama dengan penyedia layanan pesan seperti WhatsApp untuk memverifikasi atau menonaktifkan akun yang terkait nomor tidak aktif.

Motif kriminal dan penggunaan NIK

Pemerintah menyorot bahwa pelaku kejahatan memanfaatkan NIK dari kebocoran data lama untuk mengajukan pinjaman daring dan menyalurkan dana ke situs perjudian ilegal. Transaksi perjudian daring tercatat mencapai sekitar Rp 286 triliun pada 2025.

"NIK hanya boleh digunakan oleh pemiliknya,"

kata Menteri Komunikasi dan Informatika Meutya Hafid. Ia menegaskan operator dilarang menyimpan data biometrik; data sensitif tersebut dibatasi untuk keperluan pencocokan di Dukcapil.

Upaya lanjutan pemerintah

Selain verifikasi biometrik, Kementerian Kominfo melaporkan penurunan konten terkait perjudian dengan menurunkan lebih dari 3 juta situs dan konten sejak Oktober 2024. Kementerian juga menerima sedikitnya 85.000 laporan terkait nomor telepon yang diduga digunakan penipu.

Langkah-langkah ini menunjukkan upaya bertahap memperkuat keamanan data dan komunikasi publik. Namun, implementasi menyeluruh—termasuk re-registrasi nomor lama dan peningkatan pengamanan penyimpanan data—dipandang krusial agar kebijakan biometrik memberi perlindungan yang lebih efektif terhadap penipuan dan kejahatan siber.