Perpusnas Hentikan Distribusi Buku ke Daerah Akibat Pemangkasan Anggaran

Perpustakaan Nasional (Perpusnas) menghentikan sementara program pengiriman buku ke desa, taman bacaan masyarakat, lembaga pemasyarakatan, dan Puskesmas pada 2026 karena pemangkasan anggaran. Keputusan itu disampaikan Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI, Jumat, 17 Juli 2026, yang mengungkap penurunan anggaran membuat sejumlah program literasi tak berjalan optimal.

Dampak langsung pemangkasan anggaran

Penurunan anggaran menyebabkan Perpusnas menunda atau menghentikan beberapa kegiatan penguatan literasi yang menyasar pelosok. Akibatnya, upaya pemerataan akses bacaan yang selama ini menjangkau masyarakat hingga desa menjadi terganggu.

Menurut Kepala Perpusnas, keterbatasan dana memaksa lembaga menunda program yang sebelumnya berjalan dan mendapat respons luas dari masyarakat.

"Betul, dengan penurunan anggaran yang sangat drastis, pekerjaan yang terkait dengan literasi menjadi terganggu,"

Program distribusi buku 2024–2025

Pada 2024 hingga 2025, Perpusnas menyalurkan bantuan sekitar seribu buku per lokasi ke berbagai layanan masyarakat. Sasaran distribusi meliputi:

• desa
• taman bacaan masyarakat
• lembaga pemasyarakatan
• Puskesmas

Buku-buku tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan aktivitas membaca dan kegiatan literasi warga. Kepala Perpusnas menilai respons terhadap program itu sangat positif.

"Ini disambut dengan sangat luar biasa, dimanfaatkan dengan sangat baik. Dan mendapatkan respons yang sangat-sangat positif,"

Rincian anggaran dan realisasi

Perpusnas menerima anggaran lebih dari Rp721,6 miliar pada 2025, namun kemudian mengalami pemblokiran sebesar Rp132 miliar. Setelah penyesuaian, anggaran yang tersedia sekitar Rp589,5 miliar untuk seluruh program dan operasional.

Kepala Perpusnas melaporkan realisasi anggaran tahun 2025 mencapai Rp583,2 miliar atau sekitar 98,93% dari alokasi yang didistribusikan ke unit kerja.

"Sepanjang tahun 2025 itu kami mendistribusikan anggaran itu ke unit-unit kerja. Lalu terealisasi anggaran sebesar Rp 583,2 miliar dan ini setara dengan 98,93%,"

Peran perpustakaan menurut DPR

Anggota Komisi VIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menegaskan pentingnya perpustakaan sebagai pusat pengetahuan dan pelestari memori kolektif bangsa. Ia mengingatkan perpustakaan bukan sekadar tempat membaca, tetapi juga sarana pendidikan tenaga perpustakaan dan penyimpanan arsip sejarah pembangunan nasional.

"Perpustakaan nasional itu konsepnya adalah untuk pendidikan ahli perpustakaan. Bukan hanya untuk orang baca,"

Rieke menambahkan konsep pembangunan Perpustakaan Nasional sudah dirancang sejak 1960-an dan menilai keberadaannya sebagai investasi penting untuk memperkuat budaya literasi dan kualitas SDM Indonesia.

Implikasi dan prospek ke depan

Hentinya distribusi buku berpotensi memperlambat upaya pemerataan akses bacaan, khususnya di wilayah terpencil. Perpusnas menunggu ketersediaan anggaran lebih lanjut untuk melanjutkan program yang telah berjalan efektif pada 2024–2025.

Ke depan, pembahasan anggaran dan dukungan legislatif akan menjadi penentu apakah program distribusi buku bisa kembali berjalan penuh dan mendukung target peningkatan literasi di seluruh Indonesia.