BGN Tata 27 Ribu SPPG untuk Benahi Program MBG
Badan Gizi Nasional (BGN) menata sekitar 27 ribu SPPG sebagai bagian dari pembenahan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penataan itu dilakukan bersamaan dengan evaluasi penggunaan anggaran 2025 dan dibahas dalam RDP bersama Komisi IX DPR RI pada Jumat, 17 Juli 2026, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
RDP fokus pada pertanggungjawaban anggaran 2025
Wakil Kepala BGN, Trenggono, menyatakan pembahasan utama RDP adalah pertanggungjawaban penggunaan anggaran BGN tahun 2025. Hasil pembahasan akan disampaikan kepada DPR secara tertulis.
"RDP tadi tentang anggaran 2025, jadi anggaran tahun lalu. Sudah disepakati jumlahnya, nanti mungkin akan disampaikan lebih lanjut karena akan dijawab secara tertulis,"
Penataan 27 ribu SPPG
Trenggono mengatakan langkah penataan menyasar sekitar 27 ribu SPPG. Tujuannya untuk memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan lebih baik dan sesuai target.
Proses ini mencakup evaluasi menyeluruh terhadap seluruh SPPG. Sebagian mitra sempat dihentikan sementara, tetapi BGN menegaskan kebijakan itu bukan bersifat permanen.
"Yang jelas kita menjawab bahwa tentang penghentian sementara ini bukan seterusnya. Jadi penghentian sementara, kita berikan waktu untuk menata kembali,"
Layanan di wilayah 3T dan komunikasi dengan mitra
Selain penataan SPPG, BGN mengevaluasi pelaksanaan layanan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Trenggono meminta waktu untuk menata seluruh pelaksanaan program di wilayah-wilayah tersebut.
"SPPG yang lain-lain seperti yang 3T, kemudian yang lainnya juga akan kita berikan waktu. Tolong berikan kami waktu untuk menata semuanya,"
Ia menegaskan BGN tetap membuka ruang komunikasi dengan para mitra. Namun dialog resmi akan dijadwalkan setelah proses penataan berjalan agar pembahasan masalah bisa lebih komprehensif.
"Sekali lagi, para mitra, bukan kita tidak mau berkomunikasi, tidak. Kita juga memberikan kesempatan, namun nanti kita carikan waktu yang tepat supaya kita bisa berdialog dengan baik,"
Impak dan langkah selanjutnya
Penataan ini berpotensi mengubah daftar mitra pelaksana sementara, namun tetap memberi kesempatan perbaikan operasional. BGN berkomitmen menyelesaikan evaluasi internal, kemudian menyampaikan jawaban tertulis kepada DPR dan melanjutkan dialog dengan mitra sesuai hasil penataan.
Ke depan, publik menunggu jadwal resmi penataan dan tindak lanjut tertulis dari BGN atas hasil RDP tersebut.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...