Tokoh Bali Desak Pembangunan Bandara di Bali Utara

Tokoh adat dan raja-raja Bali mendesak realisasi pembangunan bandara di Bali Utara untuk menyeimbangkan ekonomi dan membuka lapangan kerja. Desakan itu disampaikan saat pertemuan dengan Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman di Bina Graha, Jumat, 17 Juli 2026, dengan harapan proyek segera ditindaklanjuti tanpa membebani APBN.

Desakan tokoh Bali kepada KSP

Ketua Paiketan Puri-Puri se-Jebag Bali, Ida Cokorda Gde Putra Nindia, mengatakan pembangunan bandara menjadi kebutuhan mendesak. Ia meminta janji pelaksanaan proyek dipercepat karena butuh waktu bertahap, bukan hanya satu atau dua tahun.

“Kami menagih janji ke sini untuk menepati janji itu. Kalau iya tolong dipercepat karena pembangunan bandara itu tidak bisa setahun dua tahun, paling tidak tiga sampai empat tahun bahkan lima tahun,”

Alasan dan dampak ekonomi

Ida Cokorda menilai ketimpangan antara Bali Utara dan Bali Selatan terlihat jelas. Bali Selatan, termasuk Denpasar, ramai pariwisata karena keberadaan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Bali Utara, sebaliknya, minim lapangan kerja sehingga banyak warga merantau.

Menurutnya, bandara baru akan menjadi pintu masuk yang membuka potensi pariwisata, menggerakkan ekonomi lokal, dan menahan migrasi tenaga kerja usia produktif ke selatan.

“Bali utara itu tidak ada lapangan kerja karena tidak ada pembangunan, tidak ada proyek, tidak ada. Gimana orang tamat sarjana, tamat diploma kepariwisataan, akhirnya meninggalkan rumah, datanglah ke Bali selatan,”

Rencana lokasi dan prinsip pelestarian

Tokoh adat dan masyarakat menyepakati lokasi bandara direncanakan di lepas pantai. Pilihan ini dimaksudkan agar pembangunan tidak merusak situs-situs suci dan pura yang tersebar di daratan Bali Utara.

Penentuan lokasi lepas pantai diharapkan melindungi nilai-nilai budaya sambil membuka akses baru bagi wisatawan.

Pembiayaan: investasi swasta tanpa mengganggu APBN

Ida Cokorda menegaskan skema pembiayaan proyek tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Menurutnya, pembangunan akan dibiayai melalui investasi swasta sehingga tidak membebani keuangan negara.

“Masalah pembiayaan tidak mengganggu APBN, ini murni dari investasi, investasi swasta. Tidak ada mengganggu APBN,”

Respons Kepala Staf Kepresidenan

Kepada para tokoh, Dudung Abdurachman menyatakan akan melaporkan aspirasi itu kepada Presiden Prabowo. Permintaan tersebut diharapkan menjadi bagian dari penataan pembangunan Bali secara seimbang.

“Saya akan segera melapor kepada beliau Bapak Presiden untuk segera menindaklanjuti janji beliau untuk hal ini,”

Prospek dan langkah selanjutnya

Permintaan percepatan pembangunan kini bergantung pada langkah tindak lanjut dari pemerintah pusat dan kesiapan investor. Jika didukung, proyek bandara lepas pantai di Bali Utara diperkirakan membutuhkan waktu beberapa tahun sampai selesai, dengan tujuan utama menyeimbangkan pembangunan dan membuka kesempatan ekonomi bagi warga setempat.