Pengamat: Kekerasan Seksual di Pendidikan Jadi Ujian Pelaksanaan UU TPKS
Asep Sapaat, pengamat pendidikan, menyatakan maraknya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan merupakan ujian penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Nomor 12 Tahun 2022. Pernyataan disampaikan pada Sabtu, 18 Juli 2026, saat menanggapi sejumlah kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang muncul di kampus.
Relasi kuasa dan literasi sebagai akar masalah
Asep menilai relasi kuasa dan kultur patriarki masih menjadi penyebab utama munculnya kasus kekerasan seksual di institusi pendidikan. Ia menyebut pelaku masih menemukan ruang bertindak karena pemahaman masyarakat soal bentuk-bentuk kekerasan seksual belum merata.
"Ini adalah ujian tentang bagaimana kita komitmen dan konsisten untuk menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Terlebih di tengah maraknya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan," kata Asep, Sabtu, 18 Juli 2026.
Menurutnya, edukasi tentang definisi dan kategori kekerasan seksual penting agar korban dan saksi berani melawan serta melapor.
Hambatan pelaporan dan kebutuhan penanganan profesional
Asep mengingatkan banyak korban enggan melapor karena ancaman, trauma, dan kesulitan menghadirkan bukti di proses hukum. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya pendekatan yang berpihak pada korban dan langkah preventif.
"Kita harus sangat paham mana saja yang masuk kategori kekerasan seksual. Sehingga berani melawan dan melaporkan," ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya Satgas TPKS profesional di perguruan tinggi, respons cepat, serta mekanisme yang menjamin keamanan dan kerahasiaan korban.
Kasus terkini: dugaan pelecehan di Universitas Sumatera Utara
Kasus yang memicu perhatian publik melibatkan puluhan mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) yang menjadi korban pelecehan oleh seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis berinisial CHS. Terduga pelaku diduga mengirim pesan dan gambar vulgar melalui media sosial.
Jumlah korban diperkirakan sedikitnya 66 orang, dengan 10 korban telah melapor ke pihak kampus. Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPK) USU, Meutia Nauly, menyatakan pihaknya telah menerima laporan langsung dari korban dan menegaskan perlindungan menjadi prioritas.
Satgas PPK USU telah melayangkan panggilan kepada terduga pelaku, namun panggilan tersebut belum dipenuhi dan sejak kasus mencuat, yang bersangkutan tidak datang ke kampus.
Rekomendasi dan langkah ke depan
Asep menyerukan perluasan edukasi pencegahan, mitigasi risiko, serta sosialisasi mekanisme pelaporan agar masyarakat lebih memahami pilihan perlindungan hukum. Ia juga mendorong penerapan sanksi sesuai regulasi sebagai efek jera dan pembelajaran.
Investigasi profesional, pemulihan korban, dan penegakan aturan kampus menjadi kunci untuk menurunkan angka kekerasan seksual serta memastikan ketentraman lingkungan pendidikan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...