Politik

Lamongan Serahkan KUA-PPAS 2027: 9 Fokus Percepatan Infrastruktur

Bagikan:
Wakil Bupati Dirham Akbar Aksara menyampaikan nota pengantar KUA-PPAS 2027 di DPRD Lamongan

LAMONGAN – Pemerintah Kabupaten Lamongan secara resmi menyerahkan Rancangan KUA-PPAS 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lamongan, Kamis (9/7/2026). Nota pengantar dokumen disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Dirham Akbar Aksara. Dokumen ini dipersiapkan sebagai landasan penyusunan APBD 2027 dan menempatkan percepatan pemerataan infrastruktur sebagai fokus utama.

KUA-PPAS 2027 dan tema pembangunan

Rancangan KUA-PPAS 2027 menetapkan tema “Percepatan Pemerataan Infrastruktur Dasar Berkualitas dan Infrastruktur Ekonomi Strategis yang Berwawasan Lingkungan.” Tema ini diselaraskan dengan kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Wakil Bupati menyatakan fokus kebijakan untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat dan memaksimalkan potensi daerah secara berkelanjutan.

"Pemkab Lamongan berkomitmen penuh untuk mempercepat pembangunan yang merata, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah, serta menjaga kelestarian lingkungan demi tercapainya target kemajuan di tahun 2027," ujar Wabup Dirham.

Indikator makro dan postur keuangan

Pemkab memasang target indikator makro yang ambisius. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan tumbuh 5,50 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diproyeksikan meningkat menjadi 77,8.

Target lain mencakup penurunan angka kemiskinan menjadi 11,87 persen dan menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) hingga 4,05 persen.

"Tidak hanya dari sisi materiil, Pemkab Lamongan juga menaruh perhatian besar pada harmoni sosial dengan menargetkan Indeks Kesalehan Sosial di angka tinggi, yakni 90,05," kata Wabup Dirham.

Postur APBD 2027 dirancang seimbang. Proyeksi Pendapatan Daerah mencapai Rp3.099.584.627.643, sementara Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp3.099.499.421.760. Terdapat surplus anggaran sebesar Rp85.205.882 yang akan dikelola melalui pembiayaan netto.

Komponen Nilai (Rp)
Pendapatan Daerah 3.099.584.627.643
Belanja Daerah 3.099.499.421.760
Surplus 85.205.882

9 Fokus pembangunan utama

Untuk mewujudkan tema besar itu, Pemkab merumuskan 9 Fokus Pembangunan Utama yang diorganisir ke dalam 15 Program Prioritas Daerah. Fokus tersebut meliputi:

  1. Pengendalian banjir & mitigasi kekeringan: normalisasi saluran, penguatan drainase, optimalisasi rumah pompa, pembangunan floodway, waduk, dan embung desa.
  2. Konektivitas wilayah (JAMULA & Lamongan Menyala): melanjutkan program Jalan Mantap dan Alus Lamongan serta menambah 10.000 titik lampu penerangan jalan.
  3. Ketahanan pangan & hilirisasi: modernisasi teknologi pertanian, perikanan, dan peternakan untuk meningkatkan nilai tambah.
  4. Peningkatan kualitas SDM: akselerasi penurunan stunting, penguatan layanan kesehatan, pendidikan inklusif, dan perluasan beasiswa.
  5. Penguatan sosial & keagamaan: pembinaan harmoni, toleransi, dan nilai spiritual masyarakat.
  6. Ekonomi rakyat & pariwisata (Ramasinta): digitalisasi UMKM, pengembangan wirausaha muda, dan integrasi destinasi unggulan.
  7. Transformasi digital: percepatan digitalisasi layanan publik untuk birokrasi yang cepat, transparan, dan akuntabel (target Indeks Reformasi Birokrasi: 89,57).
  8. Ketahanan energi & lingkungan hidup: pengelolaan sampah berkelanjutan, optimalisasi TPST, TPA Dadapan, Gerakan Resik Megilan, dan inovasi pengolahan sampah menjadi energi listrik.
  9. Penguatan kawasan perkotaan: peningkatan kualitas infrastruktur estetika kota dan efisiensi pelayanan publik urban.

"Melalui rancangan yang matang, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan publik ini, kami mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan untuk berkolaborasi bersama, mengubah tantangan menjadi peluang, menuju Lamongan yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan," tutup Wabup Dirham.

Penutup

Rancangan KUA-PPAS 2027 menjadi pijakan awal pembahasan APBD yang akan diproses DPRD. Selanjutnya dokumen ini akan dibahas untuk penyempurnaan alokasi anggaran sesuai prioritas. Implementasi program prioritas akan menjadi tolok ukur pencapaian indikator makro yang ditetapkan.

Bima Prakoso
Penulis
Bima Prakoso

Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.

Berita Terkait