Menteri PU Tepis Isu Kerabat: Komisaris PT PP Aisyah Zakiyyah
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menanggapi tudingan bahwa Komisaris PT Pembangunan Perumahan (PT PP) Aisyah Zakiyyah adalah keponakannya dengan menantang siapa pun yang dapat membuktikan hubungan tersebut untuk mengklaim hadiah umrah gratis, Rabu, 15 Juli 2026, di Jakarta. Pernyataan ini muncul setelah penunjukan Aisyah sebagai komisaris memicu perhatian publik dan pertanyaan mengenai latar belakangnya.
Reaksi Menteri dan Komisaris
Menteri Dody memberikan tanggapan tegas melalui keterangan tertulis. Ia menegaskan siap memberikan hadiah umrah bagi pihak yang bisa membuktikan adanya hubungan kekerabatan—dengan syarat penerima hadiah beragama Islam.
"Yang bisa membuktikan Aisyah adalah keponakan saya, akan saya beri hadiah umroh gratis, kalau dia beragama Islam,"
Aisyah Zakiyyah disebut memberikan respons serupa saat ditanya mengenai isu tersebut. Meski demikian, kedua pihak belum memberikan klarifikasi langsung yang memaparkan bukti kekerabatan.
Penunjukan di PT PP
Aisyah diangkat sebagai Komisaris PT PP melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 pada 19 Mei 2026. Ia menggantikan Ernadhi Sudarmanto yang diberhentikan dengan hormat.
Dalam jabatan barunya, Aisyah bertugas mengawasi aspek pengembangan sumber daya manusia dan manajemen talenta perusahaan. Ruang lingkup pengawasan meliputi suksesi, sistem remunerasi, dan struktur organisasi perusahaan.
Latar belakang Pendidikan dan Karier
Aisyah memiliki latar belakang akademis dan pengalaman profesional yang heterogen. Riwayat pendidikannya meliputi:
- Applied Chemistry and Biochemistry, Gunma University, Jepang
- Magister International Communication, Macquarie University, Sydney, Australia (2018)
Di bidang karier, Aisyah pernah bekerja di sektor swasta di Singapura dan Indonesia. Sejak tahun lalu, ia juga menjabat sebagai Tenaga Ahli Menteri dan Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum sebelum diangkat sebagai komisaris di PT PP.
Respons Publik dan Implikasi
Penunjukan Aisyah menuai reaksi dari publik, termasuk pertanyaan terkait kompetensi dan usianya yang dinilai relatif muda untuk posisi komisaris. Isu kekerabatan dengan Menteri PU menambah sorotan terhadap proses penunjukan pejabat perusahaan BUMN dan tuntutan transparansi.
Sampai saat ini, tudingan kekerabatan belum disertai bukti yang dipublikasikan, sementara kedua pihak menawarkan tantangan pembuktian yang sama. Ke depan, perhatian publik dan pemangku kepentingan kemungkinan akan terus mengawasi perkembangan klarifikasi serta mekanisme pengangkatan di PT PP.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
BKN Izinkan ASN Naik Pangkat Melebihi Atasan
BKN memberi izin ASN naik pangkat meski lebih tinggi dari atasan untuk hapus hambatan karier dan dorong sist...
KPK: Integritas Pegawai Kunci Pencegahan Korupsi di BPOM
KPK menilai penguatan integritas pegawai BPOM kunci pencegahan korupsi; pembinaan mental dan reformasi birok...
Efisiensi Anggaran Ombudsman Pangkas Pengawasan Pelayanan Publik
Efisiensi anggaran Ombudsman membatasi pengawasan pelayanan publik; lembaga mengusulkan tambahan Rp32,62 mil...
Prabowo Panggil Menteri Bahas Program Strategis di Istana
Presiden Prabowo pimpin rapat terbatas di Istana, 15 Juli 2026, membahas perkembangan program strategis term...
Komisi II Dorong Reformasi ASN Berbasis KPI dan E-Kinerja
Komisi II DPR mendorong reformasi ASN berbasis KPI dan e-kinerja harian untuk memperkuat evaluasi dan mening...
Mensesneg: Jaksa Agung Usulkan Jampidsus Baru, Keppres Diharapkan Segera
Jaksa Agung mengajukan nama pengganti Jampidsus pada 14 Juli 2026; surat sudah diterima Presiden dan Keppres...