BKN Dorong E-Kinerja Harian untuk ASN di Seluruh Daerah
Badan Kepegawaian Negara (BKN) mendorong pemerintah daerah menerapkan e-kinerja harian untuk ASN guna memantau aktivitas kerja secara digital dan objektif. Pernyataan itu disampaikan Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, dalam rapat Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026.
Dorongan adopsi e-kinerja harian
Zudan mengatakan sistem e-kinerja memungkinkan pemantauan kinerja pegawai setiap hari. Menurutnya, mekanisme ini membantu mengidentifikasi ASN yang tidak menunjukkan kinerja tanpa bergantung pada penilaian subyektif atasan.
Ia menyebut sudah lebih dari 100 instansi menggunakan sistem harian yang dikembangkan BKN. Zudan mendorong bupati, wali kota, hingga gubernur untuk mengadopsi sistem tersebut di wilayahnya.
Manfaat dan mekanisme evaluasi
Penerapan e-kinerja diharapkan menciptakan budaya kerja yang lebih profesional dan akuntabel. Sistem ini juga menjadi dasar evaluasi karier berbasis capaian kinerja, bukan persepsi pimpinan semata.
- Memantau aktivitas kerja ASN setiap hari secara digital.
- Mengidentifikasi ketidakaktifan atau kinerja rendah secara objektif.
- Menjadi dasar evaluasi dan pengambilan keputusan karier.
- Mendukung transparansi dalam proses promosi dan pensiun.
Zudan menambahkan bahwa beberapa proses administratif telah diotomatisasi. Persetujuan kenaikan pangkat dan pensiun, menurutnya, kini diproses oleh BKN secara real time.
Kutipan penting
“Hari ini ASN kita mengerjakan apa itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem,”
Kalimat itu disampaikan Zudan saat menjelaskan tujuan pemantauan harian dan transparansi rekam jejak kinerja pegawai.
Dukungan DPR dan fokus pada KPI
Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, sependapat bahwa reformasi ASN harus berbasis Key Performance Indicator (KPI). Ia menilai digitalisasi birokrasi perlu diikuti perubahan budaya kerja agar produktivitas meningkat.
Rifqinizamy menekankan bahwa reformasi tidak sekadar mengubah layanan dari analog ke digital. Menurutnya, sistem kerja harus diubah sehingga ASN dinilai berdasarkan kinerja dan mampu bersaing, bukan hanya menjadi simbol stabilitas birokrasi.
Implikasi: Jika diterapkan luas, e-kinerja harian berpotensi memperkuat akuntabilitas, mempermudah evaluasi karier, dan mempercepat reformasi birokrasi berbasis data. Keberhasilan implementasi akan bergantung pada komitmen kepala daerah dan kesiapan infrastruktur digital di daerah.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...