PWI Aceh: Oknum TNI Halangi Liputan Keracunan MBG di Bener Meriah

Bener Meriah, Aceh — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh mengecam tindakan oknum anggota TNI yang diduga melarang dan mengintimidasi wartawan saat meliput dugaan keracunan makanan bergizi gratis (MBG) yang menimpa belasan murid SD di Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Rabu, 2 September 2026. Kejadian berlangsung di sekitar area Puskesmas Lampahan tempat siswa mendapat penanganan medis darurat.

Larangan peliputan dan intimidasi

Ketua PWI Aceh, Nasir Nurdin, menilai tindakan pelarangan liputan tersebut melanggar kebebasan pers yang dilindungi konstitusi dan UU Pers. Menurutnya, wartawan memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi, termasuk merekam dan memotret kegiatan di ruang publik seperti puskesmas.

"Tindakan pelarangan liputan kasus keracunan MBG di Bener Meriah oleh oknum TNI jelas-jelas melanggar kebebasan pers yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F dan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,"

Nasir menambahkan bahwa pengusiran atau penghalangan kerja jurnalistik bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UU Pers, yang mengatur ancaman pidana hingga dua tahun penjara atau denda maksimal Rp500 juta bagi pihak yang menghalangi wartawan.

Kronologi di lokasi

Berdasarkan laporan yang diterima PWI Aceh dari wartawan setempat dan Ketua PWI Bener Meriah, belasan murid SD tiba-tiba mengalami gejala sakit perut, gatal, dan mual setelah mengonsumsi makanan dalam program MBG di sekolah. Warga panik dan sejumlah anak dilarikan ke IGD Puskesmas Lampahan untuk perawatan intensif.

Ketika wartawan berupaya melakukan peliputan dan konfirmasi di area IGD, salah seorang oknum anggota Koramil Timang Gajah bernama Sarno diduga melarang akses, menarik wartawan keluar, serta mengeluarkan ancaman untuk tidak memberitakan kejadian.

Enggak ada untuk liputan! Kamu jangan buat berita yang enggak-enggak. Enggak boleh masuk!

Penanganan kasus dan penyelidikan

Hingga berita ini ditulis, penyebab pasti kondisi murid-murid tersebut masih diselidiki oleh pihak berwenang. Tim medis di puskesmas terus memberikan perawatan, sementara instansi terkait diminta memberi penjelasan resmi mengenai sumber dugaan keracunan.

Sikap PWI dan langkah selanjutnya

PWI Aceh telah berusaha meminta konfirmasi resmi ke Dinas Kesehatan, kepolisian, dan institusi TNI terkait dugaan penghalangan peliputan. Selain itu, Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Aceh—yang melibatkan PWI sebagai anggota—menyatakan akan menggelar pertemuan untuk menentukan sikap lebih lanjut.

"Ya, kita akan duduk malam ini, Rabu, 2 September 2026 untuk mendapatkan berbagai informasi terhadap kasus itu guna menentukan sikap,"

PWI dan KKJ menegaskan akan menuntut pemenuhan hak kebebasan pers serta meminta transparansi penyelidikan atas dugaan keracunan MBG. Masyarakat dan orang tua diminta mengikuti perkembangan resmi dari otoritas kesehatan setempat.