DPRD Dukung Koordinasi Pembiayaan Operasional BRT Mebidang

Medan, Rabu (2/9) — Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan, Lailatul Badri, mendukung langkah Wali Kota Medan Rico Waas untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait pembiayaan operasional dan pemeliharaan Bus Rapid Transit rute Medan-Binjai-Deliserdang (Mebidang). Dukungan itu muncul karena kekhawatiran biaya operasional BRT berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan.

Perkiraan beban anggaran

Lailatul Badri, yang akrab disapa Lela, menyatakan estimasi pembiayaan operasional BRT mencapai angka yang signifikan. Menurut perhitungan awal, biaya operasional dapat menguras sekitar Rp500 miliar per tahun dari APBD Pemko Medan. Angka ini dinilai perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah daerah.

Estimasi tersebut mendorong evaluasi lebih lanjut terhadap skema pembiayaan. Jika dibebankan sepenuhnya kepada daerah, anggaran belanja lain berpotensi terganggu. Oleh karena itu Lela mendorong langkah cepat untuk mencari solusi alternatif.

Respons DPRD dan rekomendasi kolaborasi

Lela menyambut baik inisiatif Wali Kota untuk meminta keterlibatan Kementerian Perhubungan. Menurutnya, skema kolaborasi pusat-daerah menjadi pilihan tepat untuk meminimalisir beban APBD.

"Kami di DPRD Medan mendorong bahkan mendukung penuh langkah Wali Kota Medan minta kolaborasi ke Kementerian Perhubungan di Jakarta terkait pembiayaan biaya operasional dan pemeliharaan BRT ke depannya,"

Ia menegaskan pentingnya opsi pembiayaan bersama. "Atau apa solusi lain yang tidak akan membebani APBD Pemko Medan. Karena nantinya dipastikan menggangu anggaran belanja di Pemko Medan," tambah Lela.

Dampak terhadap pelayanan dan pembangunan

Selain dampak fiskal, DPRD juga memperhatikan implikasi terhadap pelayanan publik. Beban anggaran yang besar berisiko mengurangi alokasi untuk program prioritas lain seperti infrastruktur dan layanan sosial.

Lela berharap pembicaraan dengan pemerintah pusat dapat menghasilkan skema yang berkelanjutan. Tujuannya agar BRT tetap beroperasi sebagai moda transportasi massal tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan kota.

Harapan ke depan

Ke depan, DPRD meminta transparansi dalam perhitungan biaya dan opsi pembiayaan. Kolaborasi teknis antara Pemko Medan dan Kementerian Perhubungan perlu segera dibuka. Dengan begitu, solusi yang ditemukan diharapkan realistis dan tidak membebani masyarakat maupun APBD.

Jika pembiayaan dapat disusun bersama pusat, proyek BRT Mebidang diharapkan berjalan lancar. Rencana ini juga menjadi ujian kemampuan pemerintah daerah mengelola proyek transportasi massal yang berbiaya besar.