Politik

Lamongan Dorong Kemandirian Pesantren untuk Kendalikan Inflasi

Bagikan:
Wabup Dirham membuka HLM TPID di Pondok Pesantren Sunan Drajat Paciran

Lamongan — Wakil Bupati Lamongan, Dirham Akbar Aksara, mendorong penguatan kemandirian ekonomi pesantren sebagai strategi pengendalian inflasi pangan. Pernyataan itu disampaikan saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lamongan di Pondok Pesantren Sunan Drajat, Paciran. Tujuannya untuk memperpendek rantai pasok, menstabilkan harga komoditas pokok, dan mengokohkan ketahanan pangan daerah.

Dorongan pada kemandirian ekonomi pesantren

Wabup Dirham menilai pesantren memiliki peran strategis dalam menciptakan ekosistem pangan yang berkelanjutan. Ia menyebut program berbasis pesantren bisa menjadi pilar baru dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan. Dengan demikian, manfaatnya tidak hanya untuk konsumen tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani.

"Sinergi yang solid antar seluruh stakeholder adalah kunci utama untuk mewujudkan ekosistem pangan yang sehat, adil, dan tangguh di Lamongan. Melalui kolaborasi ini, kita ingin memastikan pasokan aman dan kesejahteraan semua pihak terjaga dengan baik,"

Sinergi antarlembaga untuk rantai pasok efisien

Menurut Dirham, keberhasilan program ini bergantung pada kolaborasi instansi pemerintah, Bank Indonesia, pondok pesantren, akademisi, dan pelaku usaha lokal. Ia menekankan perlunya perancangan sistem supply chain yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi. Langkah ini diharapkan mengurai hambatan logistik yang memicu fluktuasi harga.

"Kolaborasi ini didesain guna melahirkan sistem rantai pasok pangan yang jauh lebih efisien, transparan, dan terintegrasi,"

Dampak pada harga dan kesejahteraan petani

Perbaikan jalur distribusi diarahkan agar penurunan biaya logistik langsung dirasakan konsumen lewat harga lebih stabil. Namun, Wabup Dirham memberi catatan penting soal kesejahteraan produsen.

"Namun jangan sampai upaya pemangkasan perantara justru menggerus pendapatan utama pelaku sektor pertanian. Dengan demikian, petani tetap memperoleh keuntungan yang pantas, dan masyarakat sebagai konsumen dapat menikmati stabilitas harga,"

Ia meminta margin keuntungan yang layak bagi petani dipertimbangkan saat merancang mekanisme pasar baru.

Potensi pertanian Lamongan

Data wilayah menunjukkan Lamongan sebagai lumbung pangan nasional. Pada 2025 produksi padi mencapai sekitar 1,3 juta ton, menjadikan kabupaten ini produsen terbesar di Jawa Timur. Sektor pertanian juga menyumbang lebih dari 30 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lamongan.

Dengan modal produksi besar dan kemitraan strategis antara Pemkab Lamongan, pondok pesantren, Bank Indonesia, dan pelaku terkait, program kemandirian ekonomi berbasis pesantren diharapkan menumbuhkan manfaat nyata. Targetnya: memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan kesejahteraan petani, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Bima Prakoso
Penulis
Bima Prakoso

Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.

Berita Terkait