Lamongan Dorong Kemandirian Pesantren untuk Kendalikan Inflasi
Lamongan — Wakil Bupati Lamongan, Dirham Akbar Aksara, mendorong penguatan kemandirian ekonomi pesantren sebagai strategi pengendalian inflasi pangan. Pernyataan itu disampaikan saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lamongan di Pondok Pesantren Sunan Drajat, Paciran. Tujuannya untuk memperpendek rantai pasok, menstabilkan harga komoditas pokok, dan mengokohkan ketahanan pangan daerah.
Dorongan pada kemandirian ekonomi pesantren
Wabup Dirham menilai pesantren memiliki peran strategis dalam menciptakan ekosistem pangan yang berkelanjutan. Ia menyebut program berbasis pesantren bisa menjadi pilar baru dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan. Dengan demikian, manfaatnya tidak hanya untuk konsumen tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani.
"Sinergi yang solid antar seluruh stakeholder adalah kunci utama untuk mewujudkan ekosistem pangan yang sehat, adil, dan tangguh di Lamongan. Melalui kolaborasi ini, kita ingin memastikan pasokan aman dan kesejahteraan semua pihak terjaga dengan baik,"
Sinergi antarlembaga untuk rantai pasok efisien
Menurut Dirham, keberhasilan program ini bergantung pada kolaborasi instansi pemerintah, Bank Indonesia, pondok pesantren, akademisi, dan pelaku usaha lokal. Ia menekankan perlunya perancangan sistem supply chain yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi. Langkah ini diharapkan mengurai hambatan logistik yang memicu fluktuasi harga.
"Kolaborasi ini didesain guna melahirkan sistem rantai pasok pangan yang jauh lebih efisien, transparan, dan terintegrasi,"
Dampak pada harga dan kesejahteraan petani
Perbaikan jalur distribusi diarahkan agar penurunan biaya logistik langsung dirasakan konsumen lewat harga lebih stabil. Namun, Wabup Dirham memberi catatan penting soal kesejahteraan produsen.
"Namun jangan sampai upaya pemangkasan perantara justru menggerus pendapatan utama pelaku sektor pertanian. Dengan demikian, petani tetap memperoleh keuntungan yang pantas, dan masyarakat sebagai konsumen dapat menikmati stabilitas harga,"
Ia meminta margin keuntungan yang layak bagi petani dipertimbangkan saat merancang mekanisme pasar baru.
Potensi pertanian Lamongan
Data wilayah menunjukkan Lamongan sebagai lumbung pangan nasional. Pada 2025 produksi padi mencapai sekitar 1,3 juta ton, menjadikan kabupaten ini produsen terbesar di Jawa Timur. Sektor pertanian juga menyumbang lebih dari 30 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lamongan.
Dengan modal produksi besar dan kemitraan strategis antara Pemkab Lamongan, pondok pesantren, Bank Indonesia, dan pelaku terkait, program kemandirian ekonomi berbasis pesantren diharapkan menumbuhkan manfaat nyata. Targetnya: memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan kesejahteraan petani, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
Pemkab Sumenep Upayakan Pemulangan 9 Nelayan yang Diamankan di Australia
Pemkab Sumenep berupaya memulangkan sembilan nelayan Desa Tonduk yang diamankan di Darwin, Australia, setela...
DPRD Jatim Minta Kajian Kesiapan Bahan Baku Pabrik Pakan
Wiwin Sumrambah minta kajian kesiapan bahan baku dan keseimbangan pasokan sebelum realisasi pembangunan pabr...
409 Kendaraan Dinas Bondowoso Hilang, Aset Rp9,84 Miliar
LHP BPK mencatat 409 kendaraan dinas Bondowoso hilang senilai Rp9,84 miliar; DPRD minta penetapan status huk...
Bupati Sumenep Buka AF Sport U-17, 27 Tim Bersaing ke Liga 4
Bupati Sumenep buka AF Sport U-17 di GOR A. Yani Pangligur; 27 tim kecamatan berlaga sebagai wadah pembinaan...
Tekanan Harga Solar dan Beban Pajak Ganggu Industri Makassar
Komisi VII DPR temukan beban pajak tinggi, pendapatan menurun, dan pasokan solar terbatas di Sulsel; isu ini...
Ansari Kunjungi Sekolah Rakyat Tembalang dan Beri Motivasi Siswa
Ansari meninjau Sekolah Rakyat Tembalang (10/10/2026) dan memberi motivasi pada siswa, menyentuh kisah anak...