Kasus Kekerasan Seksual Lansia di Grobogan Jadi Alarm Perlindungan

Komisi X DPR RI meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus kekerasan seksual terhadap seorang lansia berusia 90 tahun di Grobogan, Jawa Tengah. Desakan itu disampaikan pada Senin, 20 Juli 2026, sebagai bentuk peringatan agar perlindungan bagi kelompok rentan segera diperkuat.

Kasus dan proses hukum

Peristiwa terjadi saat korban berada sendirian di rumah. Polisi menyatakan pelaku adalah kenalan anak korban dan telah mengakui perbuatannya saat pemeriksaan. Komisi X menekankan proses hukum harus berjalan cepat dan transparan.

Tuntutan DPR dan rekomendasi

Anggota Komisi X, Lestari Moerdijat, meminta penegakan hukum yang tegas untuk memberi efek jera kepada pelaku. Ia juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem perlindungan lansia agar kasus serupa tidak terulang.

"Kasus kekerasan seksual terhadap lansia di Grobogan, Jawa Tengah, adalah bukti nyata kegagalan perlindungan terhadap kelompok paling rentan. Proses hukum kasus ini harus berjalan maksimal dan memberikan efek jera," ujar Lestari.

Selain menuntut penindakan, Lestari menyarankan langkah pencegahan melalui program sosial dan pendidikan nilai kemanusiaan. Ia mengatakan perlunya penguatan jejaring perlindungan di tingkat desa dan puskesmas.

Data dan akar masalah

Lestari mengingatkan bahwa Indonesia memasuki era penuaan penduduk sehingga jumlah lansia terus bertambah. Kondisi ini memperbesar kebutuhan perlindungan khususnya bagi perempuan lanjut usia.

"Kita harus menggali akar masalahnya. Mengapa budaya kekerasan masih subur, dan mengapa lansia yang seharusnya dihormati justru menjadi sasaran tindak kekerasan," katanya.

Ia merujuk pada catatan lembaga terkait yang menunjukkan ratusan kasus kekerasan terhadap perempuan lansia, dan menyatakan angka sebenarnya kemungkinan lebih tinggi karena banyak korban enggan melapor.

Regulasi dan langkah lanjutan

Lestari mendorong implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 dan UU TPKS secara optimal di semua lini pemerintahan. Ia menilai regulasi tersebut krusial untuk penguatan perlindungan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan seksual.

"Kita harus memastikan implementasi UU TPKS dan PP 30/2025 berjalan konsisten di semua lini. Jangan biarkan para pelaku terus merajalela dan menghancurkan sendi-sendi kemanusiaan kita," tegas Lestari.

Komisi X merekomendasikan beberapa langkah singkat untuk diambil pemerintah dan aparat penegak hukum:

• Percepatan proses penyidikan dan penegakan hukum terhadap pelaku.
• Peningkatan akses pelaporan dan layanan pendampingan bagi lansia korban.
• Penguatan program pencegahan berbasis komunitas dan pendidikan nilai.
• Evaluasi dan implementasi penuh PP 30/2025 serta UU TPKS di daerah.

Penutup

Kasus Grobogan menjadi peringatan agar perlindungan bagi kelompok rentan, terutama lansia perempuan, tidak lagi diabaikan. Pemeriksaan yang tuntas dan kebijakan pencegahan yang menyentuh akar masalah dinilai penting untuk mencegah kekerasan serupa di masa depan.