DPRD Dorong Jalur Darurat di Sarangan–Tawangmangu untuk Keselamatan

MAGETAN — Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Diana Amaliyah Verawatiningsih (Diana Sasa), mendorong pembangunan jalur penyelamat darurat di jalur pegunungan Sarangan–Tawangmangu pada audiensi dengan Kapolres Magetan AKBP Bagas Sancoyoning Aji, Senin (26/10/2026). Usulan itu diajukan untuk mengantisipasi kendaraan yang mengalami gangguan pengereman pada turunan panjang dan tikungan tajam, sekaligus mengawal perbaikan ruas jalan provinsi Maospati–Tawangmangu dan penguatan koordinasi penanganan karhutla di Magetan.

Usulan jalur penyelamat darurat

Diana mengambil masukan dari kepolisian sebagai alasan utama mendorong fasilitas darurat tersebut. Menurutnya, penanganan infrastruktur harus mengutamakan keselamatan, bukan sekadar kelancaran lalu lintas.

“Ini masukan penting dari kepolisian karena mereka yang berhadapan langsung dengan persoalan kecelakaan di lapangan. Saya kira perlu ditindaklanjuti bersama instansi terkait. Jangan sampai kita baru sibuk mencari solusi setelah terjadi kecelakaan yang menelan korban,”

Kapolres Magetan juga mendukung pembangunan jalur darurat di titik-titik rawan. Ia menyebut fasilitas ini penting sebagai antisipasi bila terjadi kegagalan pengereman.

“Selain speed bump dan W-beam, diperlukan jalur darurat sehingga kendaraan yang mengalami masalah pengereman tidak sampai masuk jurang,”

Lokasi yang dianggap memungkinkan berada di kawasan Perhutani, sementara jalan yang melintasinya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, pembangunan perlu koordinasi lintas sektoral.

Perbaikan ruas Maospati–Tawangmangu

Audiensi juga membahas kondisi rusak pada ruas jalan provinsi Maospati–Tawangmangu. Diana menyatakan penanganan telah direncanakan masuk dalam Perubahan APBD (PAK) Jawa Timur 2026 dan akan dilanjutkan pada APBD 2027.

Ia menekankan pentingnya memadukan data titik rawan dari kepolisian dengan pemantauan teknis dinas terkait, agar prioritas perbaikan tepat sasaran dan mengurangi risiko kecelakaan.

Koordinasi penanganan karhutla

Selain keselamatan jalan, DPRD dan Polres membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Magetan. Diana meminta mekanisme informasi yang jelas untuk mempercepat respons bersama antarinstansi.

“Kalau terjadi kebakaran hutan, informasi sebaiknya terkoordinasi melalui satu mekanisme yang jelas. Masyarakat perlu tahu lokasi kejadian, perkembangan pemadaman, dan potensi bahayanya. Dengan begitu, informasi tidak simpang siur dan penanganan di lapangan juga lebih mudah dikoordinasikan,”

Langkah selanjutnya

Diana menyatakan akan membawa usulan jalur penyelamat darurat ke koordinasi dengan Pemprov Jatim dan melibatkan Perhutani agar rencana pembangunan dibahas sesuai kewenangan masing-masing pihak. Ia juga berharap komunikasi berkelanjutan antara DPRD Jatim dan Polres Magetan agar temuan lapangan cepat ditindaklanjuti lewat kebijakan dan penganggaran provinsi.

Intinya, rekomendasi kepolisian dianggap penting untuk melengkapi fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD, sehingga perbaikan infrastruktur dan penanganan bencana bisa berjalan lebih terkoordinasi dan berorientasi pada keselamatan publik.