IPA Dukung Percepatan Produksi Migas, Tekankan Kepastian Hukum
Indonesian Petroleum Association (IPA) menyatakan dukungan pada agenda percepatan produksi migas pemerintah. Pernyataan itu disampaikan menyusul seruan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Kamis, 21 Mei 2026, agar pelaku usaha dan pemerintah memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan lifting.
Dukungan pemerintah dan insentif perpajakan
Menteri ESDM menegaskan sinergi antara Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan pemerintah menjadi kunci agar produksi berjalan lancar. Pemerintah juga berkomitmen memberi fasilitas insentif, termasuk perpajakan, untuk keberlangsungan proyek hulu migas.
Sudah ada berbagai upaya yang kami lakukan dalam melakukan reform, termasuk berbagai regulasi untuk melakukan percepatan. Saya minta kepada teman-teman SKK Migas kalau masih ada yang lambat tolong disampaikan
Bahlil menekankan bahwa fasilitas itu harus diberikan secara adil dan berdasarkan evaluasi kelayakan. Menurutnya, insentif pajak diberikan kepada KKKS yang memenuhi persyaratan Feasibility Study.
Memang ada fasilitas tax yang negara berikan. Tetapi itu diberikan kepada KKKS yang dianggap layak dan pantas secara Feasibility Study
Tiga fondasi kemitraan menurut IPA
President IPA Kathy Wu memaparkan ada tiga fondasi yang harus dijaga oleh pemerintah dan pelaku usaha untuk mempercepat produksi migas. Ketiga fondasi itu menyasar kepastian hukum, efisiensi waktu proyek, dan dorongan eksplorasi.
- Kepastian hukum: menghormati ketentuan fiskal dan kontrak agar investor percaya dan modal tetap mengalir.
- Percepatan siklus proyek: meminimalkan hambatan dan keterlambatan pada setiap tahap pengembangan proyek.
- Eksplorasi aktif: meningkatkan kegiatan pengeboran untuk menemukan cadangan baru.
Ketika ketentuan fiskal dan kontrak dihormati secara konsisten, kepercayaan investor akan tumbuh, modal akan tetap masuk, dan proyek dapat berjalan maju
Tantangan eksplorasi dan prospek produksi
Kathy menyoroti bahwa proyek hulu migas bersifat padat modal dan berisiko tinggi, sehingga keputusan investasi biasanya untuk jangka panjang. Dia juga mengatakan Indonesia masih memiliki potensi cadangan yang besar jika eksplorasi digencarkan.
Indonesia masih memiliki potensi besar, di mana lebih dari 50 persen cekungan migas nasional belum dieksplorasi secara optimal
Untuk mewujudkan target produksi, Kathy menilai diperlukan kecepatan, koordinasi, dan keselarasan kebijakan di seluruh sistem. IPA menegaskan komitmen untuk mendukung serta berkolaborasi dengan pemerintah dan KKKS.
Dengan penekanan pada kepastian hukum, insentif terukur, serta peningkatan eksplorasi, langkah bersama ini diharapkan mempercepat realisasi target produksi energi nasional.
Berita Terkait
DPR Apresiasi Pembebasan WNI Aktivis Kemanusiaan dari Israel
DPR menyambut pembebasan aktivis kemanusiaan Indonesia yang ditahan, memuji peran Kemenlu dan bantuan Turki...
Menkomdigi Prihatin, Pemerintah Siapkan Perlindungan untuk UMKM Digital
Menkomdigi dan Kementerian UMKM kolaborasi untuk menegakkan perlindungan UMKM di ruang digital, menanggapi k...
Prabowo Kumpulkan Ekonom Senior Bahas Antisipasi Krisis Ekonomi
Presiden Prabowo mengundang ekonom senior ke Istana (22 Mei 2026) untuk membahas pengalaman krisis dan langk...
Korlantas Perkuat Transformasi Digital dan Kolaborasi Keselamatan Jalan
Korlantas memperkuat transformasi digital dan kolaborasi keselamatan jalan lewat Rakernis 2026, meluncurkan...
Kemkomdigi Perkuat Perlindungan UMKM di Ekosistem Digital
Kemkomdigi dan Kementerian UMKM sepakat memperkuat perlindungan UMKM di ekosistem digital melalui kolaborasi...
HKBP Rayakan HUT ke-165 dengan Ibadah Syukur di GBK
HKBP merayakan HUT ke-165 di GBK dengan fokus ibadah syukur dan refleksi sejarah penyebaran Kekristenan di T...