Mensos Tegaskan: Jangan Mainkan Anggaran untuk Program Prioritas

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengingatkan seluruh jajaran Kementerian Sosial agar tidak bermain-main dengan anggaran negara saat menjalankan program prioritas pemerintah. Pernyataan ini disampaikan dalam Apel Ikrar Tanpa Korupsi di kantor Kemensos, Jakarta, pada Senin, 18 Mei 2026. Mensos menegaskan praktik seperti permainan pengadaan, vendor titipan, dan penyalahgunaan kewenangan harus dihentikan agar program berjalan efektif.

Pesan utama Mensos

Gus Ipul—sapaan Mensos—menyatakan program prioritas presiden, termasuk program Sekolah Rakyat, tidak boleh dinodai oleh korupsi. Ia meminta seluruh pegawai bertindak transparan dan patuh pada aturan pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, integritas menjadi prasyarat agar manfaat anggaran dapat dirasakan masyarakat.

“Program prioritas Presiden tentu tidak boleh dinodai oleh korupsi. Tidak boleh dinodai oleh permainan pengadaan, vendor titipan, manipulasi administrasi, mark up, pinjam bendera, atau penyalahgunaan kewenangan.”

Kebutuhan pengadaan yang disiplin

Mensos mengingatkan agar proses pengadaan berlangsung tepat waktu, tepat prosedur, dan sesuai spesifikasi. Ia menekankan pentingnya administrasi yang tertib sehingga setiap tahap kerja dapat diaudit. Sikap disiplin ini dianggap krusial untuk menghindari keterlambatan dan masalah teknis yang sering muncul.

Pengawasan dan risiko pelanggaran

Selain menekankan tata kelola, Mensos juga memberi peringatan tegas terhadap upaya mengakali sistem. Ia menilai masa bagi pelaku korupsi semakin sulit karena pengawasan terus diperketat. Mensos memperingatkan bahwa pelanggaran akan cepat terungkap.

“Kalau korupsi tinggal tunggu waktu. Kalau tidak hari ini ketahuan besok.”

Dampak pada program prioritas dan tindak lanjut

Implementasi pengadaan yang bersih dinilai penting untuk keberhasilan Sekolah Rakyat dan program prioritas lainnya. Mensos meminta semua pihak siap diaudit kapan saja dan memperbaiki administrasi internal. Langkah ini juga bertujuan menjaga kepercayaan publik terhadap penggunaan anggaran negara.

Dengan arahan ini, Kementerian Sosial diharapkan memperketat mekanisme pengadaan dan meningkatkan transparansi. Ke depan, pengawasan yang lebih ketat serta kesiapan menghadapi audit akan menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan program pemerintah.