Gubernur Aceh Akan Surati Presiden soal Hilirisasi di KEK Arun

Banda Aceh — Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), akan menyurati Presiden Prabowo menyusul temuan cadangan minyak dan gas di Blok Andaman untuk mendorong program hilirisasi di KEK Arun Lhokseumawe. Keputusan itu diambil dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun, di Kantor Gubernur Banda Aceh pada Kamis, 25 Juni.

Keputusan rapat dan langkah awal

Rapat memutuskan dua langkah pokok: Gubernur akan menyurati Presiden agar migas Blok Andaman menjadi penggerak hilirisasi di KEK Arun, dan Pemerintah Aceh akan mengundang Mubadala Energy serta SKK Migas untuk pembahasan teknis dan skema investasi.

Rapat yang dihadiri pejabat daerah, pakar migas, serta akademisi Universitas Syiah Kuala (USK) itu langsung menugaskan tim merancang konsep surat kepada Presiden.

• Sekda Aceh: M. Nasir Syamaun
• Asisten II Setda Aceh: T. Robby Izra
• Kepala Biro Ekonomi Setda Aceh: Zaini
• Kepala Dinas ESDM Aceh: Asnawi
• Perwakilan pakar dan guru besar USK, Staf Khusus Gubernur, serta Juru Bicara Pemerintah Aceh

Potensi migas Blok Andaman dan peluang hilirisasi

Rapat membahas potensi gas dan kondensat dari Blok Andaman yang membuka peluang produksi bahan baku industri di KEK Arun. Saat ini penggunaan gas sebesar 300 MMSCFD baru dibahas untuk pembangkit listrik PLN.

Selain untuk listrik, gas dari lapangan itu dapat diolah menjadi methanol dan hydrogen, sehingga perlu persiapan pembangunan pabrik methanol. Methanol menjadi bahan penting dalam program strategis nasional biodiesel karena dibutuhkan sebagai campuran.

Dari kondensat diperkirakan dapat dihasilkan nafta, kerosin, dan gasoline. Rapat mencatat angka produksi kondensat sekitar 7.500 barel per hari, yang mendukung kemungkinan berdirinya refinery di Aceh.

"Itu langkah yang tepat, dan sangat bagus untuk Aceh,"

Dokumen PoD dan undangan kepada Mubadala serta SKK Migas

Satu isu yang mengemuka adalah belum terserahkannya dokumen Plan of Development (PoD) Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman secara resmi kepada Pemerintah Aceh. Pemerintah daerah sejauh ini hanya menerima dokumen dari Amdal.

"Kita hanya mendapatkannya dari dokumen Amdal,"

Kepala BPMA, Nasri Djalal, menyampaikan pihaknya telah menyurati SKK Migas namun belum mendapat balasan resmi terkait PoD.

"Kami sudah menyurati SKK Migas, namun sampai sekarang belum dibalas,"

Tahapan berikutnya

Di akhir rapat, Sekda Nasir menegaskan substansi surat kepada Presiden akan disusun segera oleh Karo Ekonomi dan peserta rapat. Rapat juga sepakat meminta kuota gas untuk kebutuhan Aceh dan mengundang pihak-pihak terkait untuk presentasi langsung di Aceh.

"Yaitu, pertama Gubernur menyurati Presiden Prabowo agar migas dari Blok Andaman menjadi daya dorong hilirisasi di KEK Arun Lhokseumawe, dan yang kedua mengundang Mubadala serta SKK Migas ke Aceh,"

Langkah administratif selanjutnya meliputi penyusunan surat resmi kepada Presiden dan penjadwalan kunjungan teknis oleh Mubadala serta SKK Migas untuk memastikan skema pengembangan dan manfaat ekonomi bagi Aceh.