KSP Hentikan Dua Dapur MBG di Jakarta Barat Usai Sidak
Kepala Staf Kepresidenan menyatakan dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jakarta Barat dihentikan sementara setelah inspeksi mendadak menemukan kondisi dapur tidak layak. Sidak berlangsung Selasa, 12 Mei 2026, di wilayah Kebon Jeruk dan Grogol Petamburan. Langkah ini diambil untuk menjamin makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap bersih, sehat, dan memenuhi standar gizi anak.
Temuan di lapangan
Dalam pemeriksaan, petugas menemukan dapur yang kotor, tumpukan sampah, dan adanya belatung di area pengolahan makanan. Kondisi tersebut dinilai tidak memenuhi standar sanitasi dan keamanan pangan.
“Jadi memang menurut saya itu tidak layak. Setelah itu Kepala BGN langsung direspon, sehingga di-suspend saya lihat itu,”
Temuan itu mendorong KSP untuk segera menghentikan operasional dua SPPG yang bersangkutan sebagai langkah awal pengawasan.
Tindak lanjut dan pengawasan
KSP menegaskan penghentian sementara merupakan bagian dari upaya memastikan kualitas pelayanan MBG. Pemerintah bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional untuk memperketat pengawasan di lapangan.
Evaluasi pelaksanaan MBG akan dilakukan secara berkala di berbagai daerah. Tujuannya adalah mencegah risiko kesehatan seperti keracunan makanan dan memastikan penerima manfaat menerima makanan yang layak.
Imbauan bagi yayasan dan investor
Kepala Staf Kepresidenan mengingatkan pengelola MBG agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan. Ia meminta yayasan dan investor memprioritaskan kualitas makanan demi kesehatan anak-anak penerima program.
“Saya sudah komunikasi dengan Pak Dadan agar diantisipasi kepada yayasan maupun investor yang segala rupanya ingin mengambil suatu keuntungan. Ini agar betul-betul diwaspadai,”
Pengawasan tambah intensif akan diberlakukan jika ditemukan laporan ketidaksesuaian standar di daerah lain. Dudung menyebut akan memeriksa laporan dari Jawa Tengah dan Jawa Barat terkait proses yang tidak sesuai standar.
Implikasi dan langkah ke depan
Penghentian sementara ini dimaksudkan sebagai sinyal tegas bahwa mutu layanan MBG tidak boleh dikompromikan. Pemerintah berupaya menjaga keamanan pangan dan standar gizi demi kesehatan anak-anak penerima manfaat.
Ke depan, KSP dan Badan Gizi Nasional akan memperluas pengawasan dan melakukan evaluasi berkala untuk memastikan program MBG berjalan sesuai standar.
Berita Terkait
PU Kejar Penyelesaian 93 Sekolah Rakyat Sebelum Tahun Ajaran 2026
Kementerian PU menargetkan penyelesaian 93 Sekolah Rakyat Tahap II sebelum tahun ajaran 2026/2027 dengan pen...
Aher Mendesak Perlindungan Jurnalis Indonesia di Palestina
Ahmad Heryawan mendesak pemerintah lindungi jurnalis Indonesia di kontingen Global Sumud Flotilla yang ditah...
PFI Desak Bebaskan 9 WNI Ditahan dalam Misi ke Gaza
PFI mendesak pembebasan sembilan WNI yang ditahan saat misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0 menuju Gaz...
Korlantas Tegaskan 8 Panduan Etika Pengawalan Lalu Lintas
Korlantas terbitkan panduan etika pengawalan; sertifikasi 2026 menekankan profesionalisme, kepatuhan UU 22/2...
MN KAHMI: Program Tambang Rakyat Harus Perhatikan Lingkungan
MN KAHMI minta program tambang rakyat perhatikan lingkungan dan keseimbangan ekonomi pada Dialog Nasional di...
MCB Luncurkan 'Rebahan di STOVIA' Ajak Milenial Rasakan Sejarah
Museum Kebangkitan Nasional luncurkan 'Rebahan di STOVIA' pada 20 Mei 2026, menawarkan pengalaman imersif as...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!