KSP Hentikan Dua Dapur MBG di Jakarta Barat Usai Sidak
Kepala Staf Kepresidenan menyatakan dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jakarta Barat dihentikan sementara setelah inspeksi mendadak menemukan kondisi dapur tidak layak. Sidak berlangsung Selasa, 12 Mei 2026, di wilayah Kebon Jeruk dan Grogol Petamburan. Langkah ini diambil untuk menjamin makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap bersih, sehat, dan memenuhi standar gizi anak.
Temuan di lapangan
Dalam pemeriksaan, petugas menemukan dapur yang kotor, tumpukan sampah, dan adanya belatung di area pengolahan makanan. Kondisi tersebut dinilai tidak memenuhi standar sanitasi dan keamanan pangan.
“Jadi memang menurut saya itu tidak layak. Setelah itu Kepala BGN langsung direspon, sehingga di-suspend saya lihat itu,”
Temuan itu mendorong KSP untuk segera menghentikan operasional dua SPPG yang bersangkutan sebagai langkah awal pengawasan.
Tindak lanjut dan pengawasan
KSP menegaskan penghentian sementara merupakan bagian dari upaya memastikan kualitas pelayanan MBG. Pemerintah bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional untuk memperketat pengawasan di lapangan.
Evaluasi pelaksanaan MBG akan dilakukan secara berkala di berbagai daerah. Tujuannya adalah mencegah risiko kesehatan seperti keracunan makanan dan memastikan penerima manfaat menerima makanan yang layak.
Imbauan bagi yayasan dan investor
Kepala Staf Kepresidenan mengingatkan pengelola MBG agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan. Ia meminta yayasan dan investor memprioritaskan kualitas makanan demi kesehatan anak-anak penerima program.
“Saya sudah komunikasi dengan Pak Dadan agar diantisipasi kepada yayasan maupun investor yang segala rupanya ingin mengambil suatu keuntungan. Ini agar betul-betul diwaspadai,”
Pengawasan tambah intensif akan diberlakukan jika ditemukan laporan ketidaksesuaian standar di daerah lain. Dudung menyebut akan memeriksa laporan dari Jawa Tengah dan Jawa Barat terkait proses yang tidak sesuai standar.
Implikasi dan langkah ke depan
Penghentian sementara ini dimaksudkan sebagai sinyal tegas bahwa mutu layanan MBG tidak boleh dikompromikan. Pemerintah berupaya menjaga keamanan pangan dan standar gizi demi kesehatan anak-anak penerima manfaat.
Ke depan, KSP dan Badan Gizi Nasional akan memperluas pengawasan dan melakukan evaluasi berkala untuk memastikan program MBG berjalan sesuai standar.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
BNPB: Jangan Saling Menyalahkan soal Asap Karhutla
BNPB minta negara tetangga tak saling menyalahkan soal asap karhutla dan dorong kerja sama untuk pengendalia...
DPR Minta Dana Rekonstruksi Faskes di Manggarai Pasca Gempa
Komisi IX DPR minta alokasi anggaran rekonstruksi faskes di Manggarai pascagempa 21 Agustus 2026; 384 fasili...
Anak Muda Bandung Perkuat Gerakan Selamatkan Pangan
35 pemuda Bandung ikuti pelatihan penyelamatan pangan bersama Hareudang Bandung untuk kurangi pemborosan dan...
KLH Minta Swasta Bangun Sekat Kanal Atasi Karhutla Gambut Kalbar
KLH minta perusahaan swasta bangun sekat kanal di konsesi untuk atasi kebakaran lahan gambut Kalbar dan memp...
BULOG Siapkan Stok Beras Antisipasi Perpanjangan Darurat Gempa NTT
BULOG menyiapkan stok beras hingga 18.500 ton untuk mengantisipasi perpanjangan tanggap darurat gempa di NTT...
Kemensos Salurkan Rp15 Juta untuk 13 Ahli Waris Korban Gempa Nagekeo
Kemensos menyerahkan santunan Rp15 juta kepada 13 ahli waris korban gempa Nagekeo di Posko Berdikari Danga p...