MN KAHMI: Program Tambang Rakyat Harus Perhatikan Lingkungan
Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI)
Seruan MN KAHMI untuk tata kelola yang berkelanjutan
Nasyirul Falah Amru, Ketua Bidang Lingkungan Hidup MN KAHMI dan Anggota Komisi III DPR RI, mengatakan pengelolaan tambang rakyat harus memperhitungkan dampak lingkungan. Menurutnya, tata kelola yang baik penting agar aktivitas pertambangan tidak merusak kawasan dan sumber kehidupan masyarakat sekitar.
Dialog ini menjadi ruang bersama untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Tambang rakyat hadir karena kebutuhan ekonomi masyarakat, tetapi tata kelolanya juga harus mampu menjaga lingkungan hidup agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Pokok bahasan dalam dialog
Dialog menghadirkan akademisi, pelaku usaha, dan praktisi lingkungan untuk membahas tantangan teknis dan regulasi. Pembicara yang hadir antara lain Direktur Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia Supriatna, pelaku usaha tambang Habe Hanafi, dan Direktur Utama PT Mitra Tata Lingkungan Baru Victor Uly Silitonga.
Beberapa tema utama yang dibahas meliputi:
- Legalitas dan kepastian regulasi tambang rakyat
- Dampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan
- Pengelolaan limbah tambang dan rehabilitasi lahan
- Penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pertambangan skala masyarakat
Peran negara, edukasi, dan pengawasan
Nasyirul menekankan penguatan regulasi, edukasi kepada masyarakat, serta peningkatan pengawasan pemerintah sebagai langkah penting. Pengawasan dianggap krusial untuk mencegah kerusakan lingkungan yang dapat mengancam mata pencaharian masyarakat setempat.
Seruan kolaborasi lintas pihak
Koordinator Presidium MN KAHMI Abdullah Puteh mengingatkan bahwa isu lingkungan memerlukan keterlibatan luas. Ia menekankan perlunya dialog antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat agar solusi yang muncul bersifat nyata dan dapat diterapkan di lapangan.
Kita tidak bisa menutup mata terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi di berbagai daerah. Karena itu, forum seperti ini penting untuk mempertemukan pandangan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat agar lahir solusi yang konkret.
Rekomendasi dan langkah ke depan
Panitia berharap diskusi ini menghasilkan rekomendasi untuk memperbaiki tata kelola tambang rakyat dan memperkuat perlindungan lingkungan. Rekomendasi diarahkan pada perumusan kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan, peningkatan kapasitas masyarakat, serta adopsi teknologi bersih untuk aktivitas pertambangan skala kecil.
Dengan pendekatan komprehensif, MN KAHMI berharap kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan demi kepentingan generasi mendatang.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...