MN KAHMI: Program Tambang Rakyat Harus Perhatikan Lingkungan
Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI)
Seruan MN KAHMI untuk tata kelola yang berkelanjutan
Nasyirul Falah Amru, Ketua Bidang Lingkungan Hidup MN KAHMI dan Anggota Komisi III DPR RI, mengatakan pengelolaan tambang rakyat harus memperhitungkan dampak lingkungan. Menurutnya, tata kelola yang baik penting agar aktivitas pertambangan tidak merusak kawasan dan sumber kehidupan masyarakat sekitar.
Dialog ini menjadi ruang bersama untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Tambang rakyat hadir karena kebutuhan ekonomi masyarakat, tetapi tata kelolanya juga harus mampu menjaga lingkungan hidup agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Pokok bahasan dalam dialog
Dialog menghadirkan akademisi, pelaku usaha, dan praktisi lingkungan untuk membahas tantangan teknis dan regulasi. Pembicara yang hadir antara lain Direktur Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia Supriatna, pelaku usaha tambang Habe Hanafi, dan Direktur Utama PT Mitra Tata Lingkungan Baru Victor Uly Silitonga.
Beberapa tema utama yang dibahas meliputi:
- Legalitas dan kepastian regulasi tambang rakyat
- Dampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan
- Pengelolaan limbah tambang dan rehabilitasi lahan
- Penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pertambangan skala masyarakat
Peran negara, edukasi, dan pengawasan
Nasyirul menekankan penguatan regulasi, edukasi kepada masyarakat, serta peningkatan pengawasan pemerintah sebagai langkah penting. Pengawasan dianggap krusial untuk mencegah kerusakan lingkungan yang dapat mengancam mata pencaharian masyarakat setempat.
Seruan kolaborasi lintas pihak
Koordinator Presidium MN KAHMI Abdullah Puteh mengingatkan bahwa isu lingkungan memerlukan keterlibatan luas. Ia menekankan perlunya dialog antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat agar solusi yang muncul bersifat nyata dan dapat diterapkan di lapangan.
Kita tidak bisa menutup mata terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi di berbagai daerah. Karena itu, forum seperti ini penting untuk mempertemukan pandangan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat agar lahir solusi yang konkret.
Rekomendasi dan langkah ke depan
Panitia berharap diskusi ini menghasilkan rekomendasi untuk memperbaiki tata kelola tambang rakyat dan memperkuat perlindungan lingkungan. Rekomendasi diarahkan pada perumusan kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan, peningkatan kapasitas masyarakat, serta adopsi teknologi bersih untuk aktivitas pertambangan skala kecil.
Dengan pendekatan komprehensif, MN KAHMI berharap kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan demi kepentingan generasi mendatang.
Berita Terkait
Polda Metro Jaya Tangkap 16 Pelaku Begal, Motif: Ekonomi & Narkoba
Polda Metro Jaya menangkap 16 pelaku begal (18–20 Mei 2026); motif utama ekonomi dan pembelian narkoba, bebe...
Alasan Ratusan Meriam Dipamerkan di Museum Kebangkitan Nasional
Kepala Museum jelaskan ratusan meriam Joseph L. Spartz dipamerkan di Museum Kebangkitan Nasional untuk menon...
PLN Resmikan SPKLU Tanjung Priok, Capai SPKLU ke-5.000
PLN meresmikan SPKLU Center di Tanjung Priok pada 21 Mei 2026, menandai SPKLU ke-5.000 dan memperkuat infras...
Harkitnas 2026: F-PKS Ajak Perkuat Kedaulatan dan Persatuan
F-PKS minta Harkitnas 2026 jadi momentum memperkuat persatuan dan kedaulatan, sambil mendorong kemandirian d...
Magang Nasional Batch 4 2026: Syarat, Target 150.000, dan Gaji
Kemnaker menargetkan 150.000 peserta Magang Nasional Batch 4 2026; simak syarat pendaftaran dan daftar uang...
Cek Status KTP: Cara Mengetahui NIK Dipakai untuk Pinjol
Pelajari cara cek apakah NIK KTP Anda dipakai untuk pengajuan pinjol lewat SLIK OJK dan aplikasi pinjol lega...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!