MN KAHMI: Program Tambang Rakyat Harus Perhatikan Lingkungan
Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI)
Seruan MN KAHMI untuk tata kelola yang berkelanjutan
Nasyirul Falah Amru, Ketua Bidang Lingkungan Hidup MN KAHMI dan Anggota Komisi III DPR RI, mengatakan pengelolaan tambang rakyat harus memperhitungkan dampak lingkungan. Menurutnya, tata kelola yang baik penting agar aktivitas pertambangan tidak merusak kawasan dan sumber kehidupan masyarakat sekitar.
Dialog ini menjadi ruang bersama untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Tambang rakyat hadir karena kebutuhan ekonomi masyarakat, tetapi tata kelolanya juga harus mampu menjaga lingkungan hidup agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Pokok bahasan dalam dialog
Dialog menghadirkan akademisi, pelaku usaha, dan praktisi lingkungan untuk membahas tantangan teknis dan regulasi. Pembicara yang hadir antara lain Direktur Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia Supriatna, pelaku usaha tambang Habe Hanafi, dan Direktur Utama PT Mitra Tata Lingkungan Baru Victor Uly Silitonga.
Beberapa tema utama yang dibahas meliputi:
- Legalitas dan kepastian regulasi tambang rakyat
- Dampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan
- Pengelolaan limbah tambang dan rehabilitasi lahan
- Penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pertambangan skala masyarakat
Peran negara, edukasi, dan pengawasan
Nasyirul menekankan penguatan regulasi, edukasi kepada masyarakat, serta peningkatan pengawasan pemerintah sebagai langkah penting. Pengawasan dianggap krusial untuk mencegah kerusakan lingkungan yang dapat mengancam mata pencaharian masyarakat setempat.
Seruan kolaborasi lintas pihak
Koordinator Presidium MN KAHMI Abdullah Puteh mengingatkan bahwa isu lingkungan memerlukan keterlibatan luas. Ia menekankan perlunya dialog antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat agar solusi yang muncul bersifat nyata dan dapat diterapkan di lapangan.
Kita tidak bisa menutup mata terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi di berbagai daerah. Karena itu, forum seperti ini penting untuk mempertemukan pandangan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat agar lahir solusi yang konkret.
Rekomendasi dan langkah ke depan
Panitia berharap diskusi ini menghasilkan rekomendasi untuk memperbaiki tata kelola tambang rakyat dan memperkuat perlindungan lingkungan. Rekomendasi diarahkan pada perumusan kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan, peningkatan kapasitas masyarakat, serta adopsi teknologi bersih untuk aktivitas pertambangan skala kecil.
Dengan pendekatan komprehensif, MN KAHMI berharap kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan demi kepentingan generasi mendatang.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pelita Air & BNI Diskon Tiket Hingga Rp360 Ribu
Pelita Air bersama BNI memberi diskon tiket sampai Rp360.000 untuk seluruh rute domestik. Beli 4–31 Juli, te...
Kemenperin Ajak Pakai Peralatan Sekolah Lokal Jelang Tahun Ajaran
Kemenperin ajak masyarakat utamakan peralatan sekolah buatan lokal lewat INASTEF 2026 (6-9 Juli) untuk perku...
Jasa Marga Lanjutkan Pemeliharaan Tol Cipularang–Padaleunyi
Jasa Marga melanjutkan pemeliharaan Tol Cipularang–Padaleunyi pada 5–11 Juli 2026, mencakup rekonstruksi, ma...
KLH Sanksi Administrasi atas Kebakaran TPA Jatiwaringin
KLH akan sanksi administrasi TPA Jatiwaringin karena kelalaian; pengawasan dimulai 1 Agustus 2026 dan rehabi...
Tokopedia Bantah PHK, Terapkan Internal Mobility dan Buka 100+ Posisi
Tokopedia tegas: bukan PHK, melainkan penataan tenaga kerja lewat internal mobility dan buka lebih dari 100...
Pelita Air dan BNI Tawarkan Diskon Tiket Domestik hingga Rp360.000
Pelita Air dan BNI beri diskon tiket domestik hingga Rp360.000, pembelian 4–31 Juli 2026 untuk terbang 6 Jul...