MN KAHMI: Program Tambang Rakyat Harus Perhatikan Lingkungan
Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI)
Seruan MN KAHMI untuk tata kelola yang berkelanjutan
Nasyirul Falah Amru, Ketua Bidang Lingkungan Hidup MN KAHMI dan Anggota Komisi III DPR RI, mengatakan pengelolaan tambang rakyat harus memperhitungkan dampak lingkungan. Menurutnya, tata kelola yang baik penting agar aktivitas pertambangan tidak merusak kawasan dan sumber kehidupan masyarakat sekitar.
Dialog ini menjadi ruang bersama untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Tambang rakyat hadir karena kebutuhan ekonomi masyarakat, tetapi tata kelolanya juga harus mampu menjaga lingkungan hidup agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Pokok bahasan dalam dialog
Dialog menghadirkan akademisi, pelaku usaha, dan praktisi lingkungan untuk membahas tantangan teknis dan regulasi. Pembicara yang hadir antara lain Direktur Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia Supriatna, pelaku usaha tambang Habe Hanafi, dan Direktur Utama PT Mitra Tata Lingkungan Baru Victor Uly Silitonga.
Beberapa tema utama yang dibahas meliputi:
- Legalitas dan kepastian regulasi tambang rakyat
- Dampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan
- Pengelolaan limbah tambang dan rehabilitasi lahan
- Penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pertambangan skala masyarakat
Peran negara, edukasi, dan pengawasan
Nasyirul menekankan penguatan regulasi, edukasi kepada masyarakat, serta peningkatan pengawasan pemerintah sebagai langkah penting. Pengawasan dianggap krusial untuk mencegah kerusakan lingkungan yang dapat mengancam mata pencaharian masyarakat setempat.
Seruan kolaborasi lintas pihak
Koordinator Presidium MN KAHMI Abdullah Puteh mengingatkan bahwa isu lingkungan memerlukan keterlibatan luas. Ia menekankan perlunya dialog antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat agar solusi yang muncul bersifat nyata dan dapat diterapkan di lapangan.
Kita tidak bisa menutup mata terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi di berbagai daerah. Karena itu, forum seperti ini penting untuk mempertemukan pandangan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat agar lahir solusi yang konkret.
Rekomendasi dan langkah ke depan
Panitia berharap diskusi ini menghasilkan rekomendasi untuk memperbaiki tata kelola tambang rakyat dan memperkuat perlindungan lingkungan. Rekomendasi diarahkan pada perumusan kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan, peningkatan kapasitas masyarakat, serta adopsi teknologi bersih untuk aktivitas pertambangan skala kecil.
Dengan pendekatan komprehensif, MN KAHMI berharap kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan demi kepentingan generasi mendatang.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Polri Tetapkan 72 Tersangka Karhutla Saat Kemarau 2026
Polri tetapkan 72 tersangka karhutla dari 89 laporan hingga 21 Agustus 2026; luas lahan terbakar tercatat 1....
BULOG Amankan Gudang di NTT Usai Gempa, Belajar dari Sibolga
BULOG memperkuat pengamanan gudang dan percepat distribusi pangan di NTT usai gempa, belajar dari penjarahan...
Dinas Pariwisata: Bali Aman, Belum Ada Laporan Kasus Zika
Dinas Pariwisata Bali menyatakan belum ada laporan kasus Zika per 23 Agustus 2026; wisatawan diimbau waspada...
PPPA Kirim Tim Trauma Healing dan Bantuan Logistik ke Anak Terdampak Gempa NTT
Kementerian PPPA kerahkan tim trauma healing dan kirim bantuan logistik fokus perempuan & anak ke NTT pasca-...
Gempa NTT Rusak 12 Gudang Bulog, Fokus Perbaikan di Ruteng
Gempa NTT merusak 12 gudang Bulog, terutama dinding dan pintu; perbaikan fokus di Ruteng dan distribusi stok...
Polri Tetapkan 72 Tersangka Karhutla di Sembilan Polda
Polri menetapkan 72 tersangka karhutla dari 89 laporan (Jan–21 Agustus 2026) dengan luas terbakar 1.006,67 h...