PU Kejar Penyelesaian 93 Sekolah Rakyat Sebelum Tahun Ajaran 2026

Kementerian Pekerjaan Umum (PU)93 Sekolah Rakyat (SR) Tahap II sebelum dimulainya Tahun Ajaran 2026/2027. Percepatan pengerjaan dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian, pembentukan satgas khusus, dan pengerahan puluhan ribu tenaga konstruksi dengan sistem kerja shift.

Target, sebaran, dan progres saat ini

Pembangunan SR Tahap II tersebar di 29 provinsi dan 91 kabupaten/kota. Hingga 19 Mei 2026, progres fisik rata-rata tercatat sekitar 57%. Kementerian PU menegaskan target penyelesaian seluruh lokasi pada 20 Juni 2026 agar sekolah dapat beroperasi saat tahun ajaran baru.

• Jumlah lokasi: 93
• Provinsi: 29
• Kabupaten/kota: 91
• Progres rata-rata (19 Mei 2026): ~57%
• Tenaga kerja terkerahkan: 67.588 orang, kerja 3 shift
• Target penyelesaian: 20 Juni 2026

Langkah percepatan

Percepatan dijalankan melalui Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan SR Tahap II yang melibatkan Kantor Staf Presiden (KSP) dan Kementerian Sosial. Kementerian PU membentuk Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat untuk mengawal eksekusi lapangan dan manajemen tenaga kerja.

Plt Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU, Kuswara, menyatakan program ini merupakan bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Ia menegaskan peran infrastruktur pendidikan dalam strategi pengentasan kemiskinan.

"Kementerian PU mendapat tugas mendukung program ini melalui penyediaan sarana dan prasarana strategis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem," ujar Kuswara, Kamis, 21 Mei 2026.

Pengawasan mutu dan kesiapan operasional

Deputi IV KSP, Fadjar Dwi Wishnuwardhani, menekankan bahwa percepatan tidak boleh mengorbankan kualitas bangunan dan kesiapan operasional. Pengawasan harian dan verifikasi lapangan dinilai krusial mengingat waktu pelaksanaan yang singkat.

"Percepatan harus diperhatikan harian tanpa mengabaikan mutu, keselamatan, dan kesiapan operasional," kata Fadjar.

Dampak dan prospek

Program Sekolah Rakyat tidak hanya bertujuan membangun gedung, tetapi juga memperkuat akses pendidikan yang layak dan inklusif bagi komunitas rentan. Kementerian PU menyatakan siap melakukan pengawasan langsung untuk memastikan akselerasi berjalan sesuai target.

Dengan konsolidasi lintas instansi, manajemen tenaga kerja, serta pengawasan ketat, pemerintah optimistis target 20 Juni 2026 dapat dicapai. Namun keberhasilan akhir bergantung pada kualitas pelaksanaan di lapangan dan kesiapan operasional saat serah terima.