GAPEMBI Tolak Moratorium Dapur MBG, Sampaikan 8 Aspirasi

Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) menolak wacana moratorium operasional dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penolakan itu disampaikan dalam rapat konsolidasi nasional yang digelar Kamis, 18 Juni 2026 di Jakarta. Organisasi menilai moratorium berisiko menghambat distribusi makanan bergizi dan investasi mitra pelaksana.

Penolakan moratorium dan alasan utama

GAPEMBI menyatakan menolak moratorium karena program MBG dianggap sebagai investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ketua Umum GAPEMBI, Alven Stony, menegaskan pentingnya kelangsungan program bagi kelompok rentan. Pernyataan itu disampaikan langsung dalam forum konsolidasi nasional.

"Pemenuhan gizi anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui tidak boleh terhambat. Program tersebut juga menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045,"

Dampak pada distribusi layanan dan iklim investasi

Menurut GAPEMBI, moratorium berpotensi mengganggu percepatan pelaksanaan program nasional yang sedang berjalan. Selain berdampak pada penerima manfaat, kebijakan ini dinilai dapat merusak iklim investasi para mitra.

Banyak pelaku usaha dan yayasan telah berinvestasi membangun dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung MBG. GAPEMBI menyebut nilai pembangunan satu dapur SPPG mencapai Rp2 miliar hingga Rp3 miliar, yang dibiayai oleh berbagai pihak.

Dampak ekonomi lokal

Organisasi juga menyoroti efek ekonomi dari operasional dapur MBG. Kegiatan dapur melibatkan petani, pelaku UMKM, dan tenaga kerja lokal di berbagai daerah. Dengan demikian, keberlanjutan program dinilai penting untuk menjaga mata pencaharian komunitas setempat.

"Program MBG juga dinilai mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan pelaku usaha lokal. Karena itu, GAPEMBI berharap pelaksanaan program terus berjalan sesuai target pemerintah,"

Delapan aspirasi kepada Presiden

Dalam forum, GAPEMBI menyampaikan delapan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Aspirasi tersebut berkaitan dengan keberlanjutan program, kepastian regulasi, dan perlindungan investasi mitra pelaksana. Rincian teknis aspirasi tidak disebutkan secara lengkap dalam pertemuan publik.

Dukungan dan langkah ke depan

GAPEMBI menegaskan dukungan penuh terhadap prioritas pemerintah dalam Program MBG. Organisasi menyatakan kesediaannya untuk memperkuat sinergi dengan Badan Gizi Nasional dan mengawal kualitas layanan dapur di seluruh Indonesia.

Dengan posisi tersebut, GAPEMBI berharap kebijakan pemerintah memberi kepastian operasional bagi dapur MBG dan perlindungan bagi investor sosial yang telah mendanai pembangunan SPPG.