Kemenhub Perkuat Pengawasan Keselamatan Pelayaran
Kementerian Perhubungan memperkuat pengawasan keselamatan pelayaran dengan fokus pada pengendalian muatan dan stabilitas kapal. Langkah ini dilakukan melalui pemeriksaan sebelum keberangkatan untuk mencegah risiko kecelakaan, kata Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 19 Agustus 2026.
Penguatan pengawasan sebelum berlayar
Pemeriksaan yang diperketat mencakup penilaian muatan, dimensi, dan pemenuhan standar stabilitas kapal. Pemeriksaan dilakukan oleh otoritas pelabuhan sebelum kapal meninggalkan dermaga. Tujuannya adalah memastikan seluruh aspek keselamatan terpenuhi sehingga potensi kecelakaan dapat diminimalkan.
Langkah konkret yang ditekankan
Menurut Menhub, pengawasan meliputi pencegahan kelebihan muatan, pengendalian dimensi muatan, serta pemeriksaan terhadap muatan berbahaya. Selain itu, pelaksanaan random check atau pemeriksaan acak sebelum keberangkatan juga diperkuat untuk mendeteksi risiko yang mungkin terlewatkan pada pemeriksaan rutin.
Permintaan dukungan dan evaluasi berkelanjutan
Dudy menegaskan bahwa upaya ini butuh dukungan lintas pemangku kepentingan. Ia meminta Komisi V DPR RI dan seluruh stakeholder untuk berkolaborasi dalam memperkuat sistem keselamatan pelayaran.
"Kementerian Perhubungan akan terus melakukan evaluasi. Namun, kami juga membutuhkan dukungan Komisi V DPR RI dan seluruh stakeholder,"
Dia menambahkan bahwa penguatan harus dilakukan secara konsisten dan menyeluruh, melibatkan pemerintah, operator, awak kapal, dan masyarakat.
Pengakuan terhadap kekurangan dan komitmen perbaikan
Dudy memastikan pemerintah tidak bermaksud menjadikan penjelasan atas kecelakaan sebagai pembenaran. Ia mengakui masih ada kekurangan dan celah dalam penyelenggaraan serta pengawasan keselamatan pelayaran yang harus segera diperbaiki.
"Kami tidak bermaksud menjadikan penjelasan ini sebagai pembenaran atas sejumlah kecelakaan kapal yang terjadi. Masih terdapat kekurangan dan celah keselamatan pelayaran yang harus kami perbaiki dengan sungguh-sungguh,"
Implikasi dan langkah ke depan
Penguatan pengawasan sebelum keberangkatan berpotensi menurunkan angka insiden pelayaran apabila diterapkan konsisten. Keberhasilan langkah ini bergantung pada koordinasi antarinstansi dan kepatuhan operator serta awak kapal. Kemenhub menyatakan akan terus mengevaluasi pelaksanaan langkah ini bersama DPR dan pemangku kepentingan lain untuk menutup celah keselamatan yang ada.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...