KPK Kaitkan Korupsi Kebijakan dengan Kerusakan Hutan Kalimantan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan praktik korupsi, terutama yang menyasar kebijakan, berkontribusi pada kerusakan hutan di Kalimantan. Pernyataan itu disampaikan Kepala Satuan Tugas Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Medio Venda, saat diwawancarai di Jakarta pada 19 Agustus 2026. KPK menilai masyarakat perlu lebih peka terhadap dampak korupsi yang tidak selalu tampak sebagai kerugian finansial langsung.

Kebijakan yang dikorupsi memengaruhi pengelolaan sumber daya alam

Medio menjelaskan bahwa korupsi tidak hanya berbentuk suap kecil atau proyek bernilai besar. Ada pula state capture corruption yang merusak proses pembuatan kebijakan. Menurutnya, korupsi pada level kebijakan bisa mengubah aturan tata guna lahan sehingga membuka celah bagi perusakan lingkungan.

"Yang ingin kami amplifikasi di sini adalah ketika kita bicara masalah kebijakan yang dikorupsi," ujar Medio saat berbicara pada Pro3 RRI Jakarta, Rabu, 19 Agustus 2026.

Ia mencontohkan risiko pada regulasi tata guna lahan hutan. Jika rancangan kebijakan dimanipulasi, kata Medio, aturan yang seharusnya melindungi hutan justru dapat memberi ruang bagi praktik pembalakan liar.

"Jangan-jangan yang disebut sebagai undang-undang tata guna lahan hutan bukan justru melindungi hutan kita," kata Medio.

Youth Camp 2026: edukasi antikorupsi dan aksi pelajar

KPK memilih Kalimantan sebagai lokasi Youth Camp 2026 karena provinsi ini kaya sumber daya alam dan mengalami tekanan lingkungan. Kegiatan berlangsung di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, pada 7-10 September 2026 dan melibatkan 116 pelajar SMA, SMK, serta sederajat dari Palangka Raya dan 13 kabupaten.

Selama kamp, peserta tidak hanya menerima materi antikorupsi, tetapi juga didorong untuk merancang proyek berbasis masalah lokal. Dua program utama yang disiapkan adalah:

• Student Integrity Project — proyek integritas yang mengangkat persoalan sederhana di lingkungan sekolah atau komunitas, misalnya mengurangi mencontek atau membangun warung kejujuran.
• Student Journalism Project — dokumentasi dan pelaporan hasil aksi untuk melatih kemampuan kritis dan komunikasi peserta.

"Hal sederhana inilah yang coba kita angkat," ujar Medio, menggambarkan tujuan proyek siswa sebagai pintu masuk membangun kesadaran integritas.

Dampak lebih luas dan peran publik

Medio menekankan bahwa pengawasan kebijakan lingkungan tidak hanya tugas pejabat. Pilihan politik masyarakat pada pemimpin daerah dan nasional juga menentukan arah pengelolaan sumber daya alam.

"Kita ingin mendorong masyarakat Indonesia untuk lebih aware terhadap pilihan-pilihan mereka," kata Medio.

Data KPK yang dipaparkan dalam pembahasan menyebutkan bahwa tutupan hutan Kalimantan terus menurun sejak 1971, sehingga penguatan pengawasan publik dan pendidikan antikorupsi bagi generasi muda dinilai penting untuk mencegah kebijakan yang membuka ruang bagi kerusakan lingkungan.