Kementerian PU Kirim Bantuan Air Bersih untuk Pulau Palue

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperkuat penanganan kekeringan di Pulau Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, dengan mengirimkan mobil tangki dan hidran umum pada 5 Oktober 2026. Upaya ini bertujuan memenuhi kebutuhan air bersih warga di enam desa terdampak selama musim kemarau.

Pengiriman alat dan kapasitas layanan

Melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) NTT, Kementerian PU menyalurkan satu mobil tangki berkapasitas 4.000 liter untuk distribusi air bersih. Selain itu, pemerintah daerah menerima 24 unit hidran umum, masing-masing berkapasitas 2.300 liter, yang akan ditempatkan di dusun-dusun.

Jangkauan pelayanan

Distribusi air bersih dikoordinasikan bersama Pemerintah Kecamatan Palue dan menyasar enam desa yang paling terdampak. Desa-desa penerima layanan tersebut adalah:

• Nitunglea
• Rokirole
• Tuanggeo
• Ladolaka
• Maluriwu
• Reruwairere

Penempatan hidran di tingkat dusun dirancang agar titik layanan lebih dekat dengan warga, sehingga distribusi menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.

Alasan dan pernyataan resmi

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa penanganan kekeringan bukan sekadar masalah pasokan air, melainkan persoalan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Dalam keterangan tertulis pada 5 Oktober 2026, Menteri Dody menjelaskan urgensi tindakan cepat.

"Kekeringan bukan hanya persoalan berkurangnya air, tetapi menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari. Karena itu, Kementerian PU memastikan dukungan air bersih dapat segera diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan."

Koordinasi dan pemantauan lanjutan

Penanganan di Pulau Palue dilakukan secara sinergis antara Kementerian PU, Pemerintah Kabupaten Sikka, dan pemerintah kecamatan. Koordinasi diarahkan untuk memastikan distribusi dan penempatan sarana tepat sasaran dan berjalan berkelanjutan.

BPBPK NTT dan instansi terkait akan terus memantau kondisi lapangan dan kebutuhan warga selama masa penanganan. Pemantauan bersama pemerintah daerah bertujuan menjaga kesinambungan layanan, terutama jika musim kemarau berlanjut.

Langkah darurat ini diharapkan meringankan beban warga Pulau Palue sekaligus memberikan waktu bagi pemerintah daerah untuk merencanakan solusi jangka menengah dan panjang terkait ketersediaan air di pulau kecil tersebut.